Rencana pemerintah untuk menggunakan Starlink, jaringan satelit milik Elon Musk, sebagai solusi internet murah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapat sorotan tajam dari pengamat telekomunikasi. Direktur ICT Institute, Heru Sutadi, mengecam pilihan ini dan menekankan bahwa penggunaan Starlink tidak seharusnya dijadikan alat tawar-menawar untuk menarik investasi Tesla ke Indonesia.
Heru menyarankan pemerintah untuk lebih memanfaatkan teknologi dalam negeri, seperti satelit Satria, sebelum mencari alternatif lain. “Untuk internet di puskesmas, sekolah daerah 3T dan non-komersial pakai saja satelit Satria dulu. Kalau kurang baru dicari alternatif lain,” kata Heru kepada inilah.com. Rabu (16/8/2023).
Pernyataan ini menambah deretan suara kritis yang menyoroti pilihan pemerintah terhadap Starlink. Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga telah menyuarakan keheranannya terhadap keputusan ini, sementara solusi lokal seperti Buanter One dan Telkomsat tersedia.
Heru juga mengingatkan bahwa beberapa wilayah 3T sudah dapat menggunakan BTS 4G, sehingga penggunaan Starlink mungkin tidak perlu menjadi prioritas. Lebih jauh, ia menilai bahwa pilihan ini seolah menjadi “trade off” agar Tesla benar-benar berinvestasi di Indonesia, sebuah langkah yang ia anggap tidak perlu.
“Nggak perlu itu barang dibahas-bahas. Kalau benar Tesla sudah investasi besar di Indonesia boleh lah dibahas,” ujar Heru.
Kritik ini muncul menjelang kunjungan Elon Musk ke Indonesia, yang dijadwalkan pada akhir September atau Oktober 2023. Dalam kunjungannya, Musk diharapkan akan meneken kerja sama di beberapa bidang, termasuk produksi baterai litium.
Pilihan Starlink sebagai solusi internet murah di daerah 3T tampaknya menjadi topik kontroversial yang membutuhkan pertimbangan lebih mendalam. Apakah ini benar-benar solusi terbaik untuk Indonesia, atau hanya jalan pintas untuk menarik investasi besar dari Tesla?
Dengan sorotan yang semakin meningkat, pemerintah perlu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkahnya. Memastikan bahwa keputusan ini benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak sekadar menjadi alat tawar-menawar dalam perundingan investasi adalah hal yang krusial. Diskusi terbuka dengan para ahli dan pemangku kepentingan lainnya mungkin menjadi langkah bijak untuk memastikan bahwa Indonesia memilih jalan yang tepat dalam upayanya meningkatkan akses internet di daerah 3T.
Ibnu Naufal
