Ototekno

Larangan TikTok di AS, Apa Dampaknya bagi Seluruh Dunia?


TikTok sekarang hampir dilarang di Amerika Serikat (AS). RUU yang mewajibkan pemisahannya dari perusahaan induknya di Tiongkok, ByteDance, telah disetujui oleh Senat AS minggu ini. Presiden Joe Biden segera menandatanganinya menjadi undang-undang. Apa dampaknya bagi seluruh dunia?

Jika ByteDance tidak menjual TikTok dalam waktu satu tahun, aplikasi tersebut akan dilarang di AS. Kritikus telah lama menuduh bahwa TikTok dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok dan bahwa Beijing menggunakan aplikasi tersebut untuk mengumpulkan data pengguna dan menyebarkan propaganda. Baik negara maupun perusahaan telah membantah keras klaim tersebut.

Apa yang dimaksud dengan larangan bagi TikTok itu? Singkatnya, TikTok akan dihapus dari toko aplikasi Apple dan Google di AS. Pengguna lama akan tetap dapat menggunakan TikTok di ponsel mereka, namun mereka akan kehilangan pembaruan dan perbaikan bug.

Apa Dampaknya Bagi TikTok di Dunia?

Channel News Asia (CNA) dalam laporannya mengungkapkan, Amerika Utara menyumbang sekitar 15 persen (192 juta) dari total basis pengguna TikTok. Akibatnya, larangan tersebut akan berdampak besar pada Bytedance, kata Associate Professor Brian Lee, kepala program komunikasi Universitas Ilmu Sosial Singapura (SUSS). Dia mengatakan kepada CNA Kamis (25/4/2024) bahwa “efek domino” dapat terjadi di negara-negara lain, terutama negara-negara yang bersekutu dengan AS, yang mungkin mempertimbangkan larangan serupa.

Larangan tersebut dapat berdampak buruk pada hubungan AS-Tiongkok yang sudah buruk, kata para ahli. Hal ini dapat memperkuat persepsi bahwa AS menganggap kebangkitan teknologi Tiongkok tidak sejalan dengan kepentingan fundamental Amerika dan tujuannya untuk menjadi pemimpin dalam tatanan digital global, kata Muhammad Faizal Abdul Rahman dari wadah pemikir S. Rajaratnam School of International Studies, masih menurut CNA.

Karena RUU TikTok merupakan bagian dari paket yang mencakup bantuan militer AS ke Ukraina, Israel, dan Taiwan, pandangan terhadap RUU tersebut juga dapat mendorong Tiongkok untuk menggambarkan larangan tersebut sebagai langkah lain dalam “perangkat perang hibrida” Amerika, tambahnya.

Solusi Mengakses TikTok

Pengguna mungkin dapat menemukan solusi untuk mengakses TikTok, kata Assoc Prof Lee dari SUSS. Misalnya, pengguna dapat menyamarkan lokasi mereka menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN), meskipun hal ini dapat melanggar ketentuan layanan TikTok. Pengguna juga dapat melewati larangan tersebut dengan memasang kartu SIM asing di ponsel mereka, atau dengan menggunakan toko aplikasi alternatif.

TikTok juga diblokir di Iran, Nepal, Afghanistan, Somalia, dan yang paling menonjol di India. New Delhi melarang aplikasi tersebut hampir empat tahun lalu, menutup sekitar 200 juta pengguna – jumlah terbesar di luar Tiongkok pada saat itu. Pemerintah India menyebut masalah privasi dan mengatakan aplikasi China mengancam kedaulatan dan keamanan India.

Berdasarkan pengalaman di India, pelarangan akan mengganggu pada awalnya, namun pengguna kemungkinan akan berpindah ke platform lain dalam beberapa tahun ke depan, kata Faizal dari RSIS, yang mempelajari persaingan geopolitik dan teknologi digital.

Namun konteksnya berbeda. Ada dukungan yang lebih kuat terhadap pelarangan TikTok di India, yang telah lama terlibat dalam sengketa wilayah dengan China di perbatasan mereka. “Tidak semua orang di AS setuju dengan pemerintah mereka bahwa TikTok adalah ancaman keamanan,” tambah Faizal.

Siapa yang Paling Terkena Dampaknya?

Larangan kemungkinan besar akan menimbulkan protes berkelanjutan dari pengguna TikTok dan pembuat konten di AS yang penghidupannya akan terpengaruh, kata Assoc Prof Lee. Beberapa dari mereka menjalankan bisnis di platform tersebut, menghasilkan uang dari fitur TikTok Shop.

Jika aplikasi tersebut akhirnya dilarang di AS, sejumlah besar platform video pendek serupa akan berusaha mengisi kekosongan tersebut. Reel Instagram, YouTube Shorts, dan Triller adalah beberapa di antaranya. Raksasa teknologi lainnya, Google, Meta, dan X juga pasti akan mendapatkan keuntungan, kata Faizal.

Mengapa tidak menjual aplikasinya? Mantan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan kepada CNBC pada bulan Maret bahwa dia sedang membangun grup investor untuk mengakuisisi TikTok. The Wall Street Journal juga melaporkan bahwa mantan CEO Activision Blizzard Bobby Kotick sedang mencari mitra potensial untuk melakukan pembelian.

Namun ByteDance kemungkinan besar tidak akan menyetujui penjualan tersebut. China sendiri mungkin tidak menerima divestasi TikTok dari ByteDance, karena Tiongkok memandang larangan tersebut sebagai tindakan permusuhan pemerintah AS yang berkolusi dengan media dan kalangan bisnis Amerika, kata Faizal.

Divestasi juga akan menantang undang-undang ekspor Tiongkok yang mengklasifikasikan algoritma TikTok sebagai teknologi sensitif yang tidak boleh dijual kepada entitas asing. Tiongkok mungkin merasa perlu untuk merespons dengan memberikan sanksinya sendiri terhadap perusahaan-perusahaan AS. “Tetapi apakah ini lebih merupakan gonggongan daripada gigitan masih harus dilihat.”

Kapan Larangan Mulai Berlaku?

ByteDance memiliki waktu sembilan bulan untuk menjual TikTok, dengan kemungkinan perpanjangan tiga bulan jika penjualan sedang berlangsung. Batas waktu tersebut muncul setelah pemenang pemilu presiden AS 2024 menjabat.

Kandidat Partai Republik Donald Trump, yang sebelumnya berusaha melarang TikTok  ketika dia menjadi presiden, mengkritik undang-undang tersebut. Namun Alex Capri, seorang peneliti di Hinrich Foundation dan dosen senior di Sekolah Bisnis Universitas Nasional Singapura, yakin nasib TikTok di AS tidak akan bergantung pada siapa yang terpilih sebagai presiden berikutnya.

CEO TikTok Chew Shou Zi telah berjanji untuk melakukan perlawanan ke pengadilan. Tindakan hukum akan secara efektif menunda pelarangan apa pun – sehingga perlu waktu bertahun-tahun untuk menerapkannya.

“Pengadilan AS pada akhirnya akan memutuskan apakah akan menegakkan atau mengesampingkan larangan terhadap TikTok, berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS, dan hak kebebasan berpendapat bagi warga negara,” kata Capri, seraya menambahkan bahwa kasus ini bisa berlanjut sampai ke Mahkamah Agung. “Jika pengadilan membatalkan larangan tersebut, TikTok tidak akan ke mana-mana.”

Back to top button