Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Herwyn JH Malonda mengingatkan potensi gangguan keamanan terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menurut dia, Bawaslu sudah memetakan hal tersebut dan memasukannya ke subdimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis belum lama ini.
“Kami sudah memprediksikan bisa saja didaerah-daerah tertentu terjadi kekerasan, kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam hal politik dan pemilu, melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan,” kata Herwyn dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (4/10/2023).
Selain itu, bencana alam dan non-alam juga bisa memengaruhi keamanan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Herwyn mengambil contoh seperti pandemi COVID-19 yang merupakan bencana non-alam dan sempat membuat Pilkada 2020 sempat ditunda beberapa bulan.
“Mudah-mudahan bencana non alam seperti pandemi covid tidak mengancam kita lagi, tapi ini masih jadi catatan kami,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut, ujar Herwyn menjelaskan gelaran pemilu yang meliputi pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden (pilpres) serta pilkada juga sangat rawan adanya intimidasi. Sebab, intimidasi bisa terjadi kepada peserta, penyelenggara pemilu, dan pemilih yang nanti bisa berepengaruh pada proses penyelenggaraan pemilu, terutama terkait dengan fasilitas publik.
Herwyn juga turut memaparkan wilayah-wilayah yang rawan menurut data IKP Bawaslu. Ada lima provinsi paling rawan tinggi yakni DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
“Sedangkan untuk kabupaten/kota paling rawan, pertama ada Kabupaten Intan Jaya, Jayawijaya, Bandung, Yalimo, dan Mappi. Dari lima kabupaten paling rawan, empat diantaranya berada di Papua,” tutur Herwyn.
Untuk itu, pihaknya mengajak TNI-Polri menguatkan sinergi untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Herwyn juga mengingatkan agar TNI-Polri menjaga netralitasnya dalam hajatan demokrasi lima tahunan tersebut.
