Ekonom meneropong, 70 persen ekonomi Amerika Serikat (AS) berpeluang mengalami resesi pada 2023. Di Tanah Air, pemerintah wajib mengantisipasi pelemahan tajam nilai tukar rupiah, lonjakan inflasi, dan krisis pangan.
“Peluangnya 70 persen akan terjadi resesi di AS. Apalagi jika mereka terus menaikkan suku bunga acuan hingga akhir 2022 ini. Itu hitungan saya ya,” kata Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual kepada Inilah.com di Jakarta, Kamis (30/6/2022).
Peluang tersebut, menurutnya, terlihat dari inverted yield cost AS yang bergerak menuju nol. Inverted yield cost adalah perbedaan imbal hasil antara obligasi jangka pajang dan jangka pendek. Saat ini, imbal hasil surat berharga (US Treasury) untuk tenor 10 tahun dikurangi dengan yang tenor 2 tahun sudah menuju nol.
“Sebelumnya di Agustus 2019 juga pernah minus. Jika itu minus lagi, bisa dipastikan ke arah resesi pada 2023,” ungkap dia.
Secara historis, lanjut David, setelah inverted yield cost berada di level negatif, sembilan bulan atau setahun ke depan, probabilitas resesi AS semakin tinggi.
Apalagi, ia memperkirakan, Bank Sentral AS The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan The Federal Funds Rate (FFR)-nya.
“Mungkin di Juli ini naik sebesar 75 basis poin dan nanti 50 basis poin dan 50 basis poin lagi hingga maksimal 75 basis poin lagi. Arahnya ke level 3,5 persen untuk 2022 ini,” katanya.
Pendapat David itu menguatkan pernyataan Kepala ekonom Bank Dunia Carmen Reinhart yang mengaku skeptis, AS dan ekonomi global dapat menghindari resesi. Ini mengingat lonjakan inflasi, kenaikan tajam suku bunga, dan perlambatan pertumbuhan di China.
Rupiah Berpeluang Tertekan Hebat
David kembali menyatakan, jika Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga acuan, itu pertanda bahwa suku bunga acuan Indonesia akan sama dengan The Fed. “Dengan begitu, kelihatannya dolar AS menjadi lebih menarik saat ini ketimbang rupiah,” ujarnya.
Saat ini, lanjut David, suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertengger di level 0,25%. Sedangkan jika nasabah domestik menyimpan dana di bank-bank luar negeri, suku bunganya sudah berada di kisaran 1%-an.
“Jadi, suku bunga di luar negeri menjadi lebih menarik bagi eksportir, misalnya. Karena itu, dananya tidak masuk ke dalam negeri. Ditaruh di luar karena rate-nya di sana lebih tinggi,” timpal David.
Lebih jauh ia menegaskan, jika FFR terus mengalami kenaikan hingga level 3,75% juga bakal menjadi tekanan negatif yang cukup kuat terhadap nilai tukar rupiah.
Imported Inflation sebagai Ancaman Selanjutnya
Ancaman selanjutnya, adalah inflasi. “Sejauh ini inflasi Indonesia masih cukup terkendali di level 3,5% dan internal balance (keseimbangan internal) juga bagus,” papar David.
Keseimbangan internal adalah situasi di mana tingkat aktivitas dalam perekonomian konsisten dengan tingkat inflasi yang stabil. “Tapi yang dikawatirkan adalah ekspektasi pasar ke depan yang juga dapat berpengaruh ke inflasi domestik, imported inflation terutama,” timpal dia.
David melihat kemungkinan harga-harga di luar negeri yang akan merambat naik. “Harga-harga di luar (negeri) tinggi sehingga produsen dalam negeri juga harus menyesuaikan,” ujarnya.
Saat ini, Wholesale Price Index (WPI) untuk impor berada di level 14%. “Artinya, banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mentransmisikan barang input mereka kepada konsumen,” ucapnya. “Mereka masih khawatir dengan daya beli masyarakat.”
Padahal, menurut dia, daya beli masyarakat saat ini baru membaik seiring dengan pulihnya mobilitas. Ini tercermin dari tingkat kepercayaan konsumen Indonesia yang juga membaik.
Para Pengusaha Bakal Menaikkan Harga Jual Produk
Survei Konsumen Mei 2022 oleh Bank Indonesia mengindikasikan optimisme terhadap kondisi ekonomi yang terus menguat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2022 berada di level 128,9 atau lebih tinggi dari 113,1 pada bulan sebelumnya.
“Pada akhirnya mereka (para pengusaha) akan melihat volume permintaan naik di pasar. Mereka pun kemungkinan akan menaikkan harga juga pada akhirnya,” tuturnya. “Bahan-bahan sudah mulai naik satu per satu pasca-Lebaran. Begitu juga dengan bahan-bahan bangunan seperti semen dan lain-lain.”
David menegaskan, yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah imported inflation dan penyesuaian harga-harga produk di dalam negeri. “Inflasi akan terus merangkak naik. Apalagi, perang Rusia-Ukraina lebih lama ketimbang perkiraan,” katanya.
Waspada Krisis Pangan
Inflasi bakal merembet pada kenaikan bahan pangan dan komoditas. Sejauh ini, subsidi pupuk tidak diubah. Yang dinaikkan adalah untuk subsidi BBM menjadi Rp520 triliun.
“Artinya, jika harga pupuk naik, kita menghadapi harga pangan yang akan naik. Itu yang nomor satu. Seharusnya pangan dulu baru yang lain-lain termasuk energi. Orang ndak apa-apa enggak jalan-jalan, tapi enggak makan gimana?” tukas David mempertanyakan.
Padahal, kata dia, beberapa negara sudah membentuk satgas keamanan pangan. “Negara-negara tentangga sudah membuatnya karena mereka berpikir harga komoditas dan pangan akan semakin tinggi ke depan. Jadi, mereka siapkan juga itu,” imbuh David.
