Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menilai seharusnya pemerintah terus memantau kontribusi setiap sumber polutan terhadap peningkatan polusi yang terjadi sekarang, khususnya di wilayah Jakarta.
“Kita kan punya BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Pemerintah dapat menugaskan BRIN untuk melakukan penelitian ini,” ujar Mulyanto dalam keterangan resmi yang diterima inilah.com di Semarang, Senin (21/8/2023).
“Agar hasilnya akurat dan dapat diketahui sumber-sumber polutan, yang menyebabkan polusi tersebut secara tepat,” sambungnya.
Jika melihat regulasi yang ada, lanjut dia, pemerintah harus melalukan pemeriksaan, evaluasi, klarifikasi, lalu inspeksi lapangan terhadap industri dan sumber polutan lainnya.
“Apabila diketahui terjadi pelanggaran oleh pihak yang menjadi sumber polutan, barulah dikenakan sanksi,” ujar dia.
Secara teoritis, menurut Mulyanto, sumber polutan selama ini adalah industri, transportasi, PLTU, pembakaran sampah, termasuk juga pembangkit listrik diesel yang digunakan oleh industri, hotel-hotel, hingga pusat perbelanjaan.
Selain itu, Mulyanto juga menanggapi pernyataan dari Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengancam akan menutup pabrik yang lalai menekan emisi sehingga terjadi peningkatan polusi udara.
“Pemerintah jangan brutal menangani masalah ini. Pemerintah cukup tegakkan aturan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas dia.
“Pemerintah tak usahlah pakai ancaman-ancaman segala, seperti preman saja. Yang utama justru adalah tindakan yang sistematis dan terukur dari pihak Pemerintah,” lanjutnya,
Jangan pula, tambah Mulyanto, Menko Marves juga yang mengambil alih kendali atas peristiwa ini. “Kan bukan tugas pokok dan fungsinya. Serahkan saja kepada Menko terkait,” pungkas Mulyanto.
Basuki Rahmat N.
