Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu melontarkan kritik menohok untuk Presiden Jokowi dan 2 menko. Terkait respons bentrokan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Dikutip dari akun Twitter (X) pribadi, yakni @msaid_didu mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bentrok Pulau Rempang tak perlu meluas hingga ke presiden. Namun bisa dilokalisir.
Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang tidak harus sampai ke Presiden. “Masa urusan begitu harus sampai presiden?” kata Jokowi dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Menurut Said Didu, pernyataan Jokowi itu, sama sekali tidak menunjukkan adanya empati seorang pemimpin terhadap aspirasi rakyatnya. Termasuk tidak peka membaca penyebab bentrokan keras di Pulau Rempang. “Tidak ada sedikitpun empati pada tuntutan rakyat,” cuit Said Didu, dikutip Kamis (14/9/2023).
Dia pun mengunggah sejumlah berita Jokowi dan 2 menko yang menunjukkan keberpihakan kepada investor ketimbang rakyat. Misalnya, berita tertanggal 1 Desember 2022 tentang Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan siap membuldozer para penghalang investasi.
Sedangkan, berita 9 September 2023, Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut bentrokan Pulau Rempang bukan karena penggusuran, namun pengosongan lahan.
Menurut Said Didu, sikap Jokowi dan 2 menkonya itu, semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap investor, bukan kepada rakyatnya. “Sikap Bapak Presiden dan 2 Menko untuk ‘kawal’ investasi dan investor. Memang tidak ada perintah untuk kepentingan atau melindungi rakyat,” kata Said Didu.
Konflik Pulau Rempang, bermula dari rencana relokasi warga Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru. Terkait investasi Pulau Rempang yang bakal disulap kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi. Namanya keren, Rempang Eco City.
Proyek ini dikerjakan PT Makmur Elok Graha (MEG), milik Tomy Winata yang ditargetkan bisa menarik investasi Rp380 triliun hingga 2080. Menggunakan lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.
Warga yang mendiami di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan. Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7.000 sampai 10.000 jiwa.
Bentrok pun pecah antara aparat dengan warga pada 7 September 2023. Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga. Sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi.
Tak berhenti di sana, kerusuhan kembali terjadi pada 11 September saat ribuan warga menggeruduk kantor BP Batam, Kota Batam untuk menolak rencana relokasi dan meminta tujuh warga yang terlibat aksi dibebaskan.
