Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui tidak setuju bila gubenur ditunjuk langsung oleh presiden, meski partainya turut mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai usulan Baleg DPR.
Menurutnya, kekhususan atau keistimewaan tidak perlu sampai mengubah sistem pemerintahan. “Kami mendorong, kami menangkap aspirasi dari masyarakat, bahwa demokrasi di tangan kedaulatan rakyat itu untuk menentukan pemimpinnya,” kata Hasto saat ditemui di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).
Hasto menyebut bahwa kritik dari publik ini yang seharusnya dapat didengarkan oleh pemerintah dan DPR RI. Di samping itu, PDIP juga menilai bahwa pemilihan seorang pemimpin merupakan kehendak dari rakyatnya. “Ya sebaiknya itu dipilih oleh rakyat karena rakyatlah yang berdaulat,” jelas Hasto.
Sebelumnya, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk menjadi RUU usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang usul inisiatif baleg DPR RI tentang Provinsi DKJ dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?,” ucap Wakil Ketua DPR, Lodewijk F. Paulus yang disambut kata ‘setuju’ dari peserta rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).
Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, delapan menyetujui dan satu menolak, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota Baleg DPR Fraksi PKS, Hermanto pun sempat menyampaikan alasan penolakan ini.
“Pertama Fraksi PKS berpendapat penyusunan dan pembahasan RUU DKJ yang tergesa-gesa dan terkesan ugal-ugalan, yang seharusnya sudah lebih dulu ada, sebelum adanya UU IKN,” jelas Hermanto.
Ia juga menilai bahwa pada pembahasan RUU ini, belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Selain itu, ia juga menyinggung terkait kewenangan khusus di bidang kebudayaan, dinilainya belum ada pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, masyarakat, serta lembaga adat dan kebudayaan Betawi dalam pemajuan kebudayaan. “Fraksi PKS berpendapat bahwa keterlibatan sebuah lembaga atau adat dalam kebudayaan Betawi ini sangat lah penting,” tegasnya.
