Website pemerintah dengan domain .id kembali menjadi sorotan setelah seringkali diretas oleh pengelola website judi online. Menurut Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), John Sihar Simanjuntak, fenomena ini terjadi karena adanya celah keamanan dan manajemen yang kurang optimal pada website pemerintah.
Dalam acara Presscon DomainFest.id di The Breeze, BSD, Jumat (1/9/2023), John Sihar mengungkapkan bahwa pemerintah biasanya bekerja berdasarkan kontrak tahunan. “Waktu mereka enggak ada yang ngurusin, ini sering kali diambil kesempatan oleh para administrator judi online,” katanya
John Sihar menambahkan bahwa fenomena ini bukan hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi sudah menjadi semacam “mafia” yang sistematis. “Ini memang sudah semacam dalam tanda kutip mafia lah,” ujarnya.
Kelemahan Domain Pemerintah
Menurut John Sihar, para administrator judi online sengaja memanfaatkan kelemahan dari domain pemerintah. “Itu kan sialnya terjadi di website pemerintah dalam hal ini Kominfo, karena web pemerintah cara ngelolanya agak begitu,” jelasnya.
Tidak hanya pada sisi domain, masalah juga terjadi pada turunan link di bawah domain tersebut. “Nah konten dari sub-domain ini yang mereka ganti. Ini bukan sekedar pekerjaan hacker, ini pekerjaan sistematis untuk mencari uang lewat judi online itu,” ungkap John Sihar.
Selain itu, record yang berasal dari Domain Name System (DNS) juga sering dimanfaatkan karena memiliki celah kelemahan dari aspek operasional hingga aspek keamanan. “Sering kali record dari DNS, misalnya aliasnya lupa di matikan. Kalau di DNS itu ada namanya cname untuk alias. Nah mereka mungkin lupa mengelola, sehingga seringkali itu dimanfaatkan,” tambahnya.
Tantangan untuk Kominfo
Kejadian ini menjadi tantangan serius bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang sering menjadi korban peretasan oleh mafia judi online. Dengan menggunakan domain pemerintah, website judi online menjadi sulit untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut.
Simanjuntak menekankan pentingnya peningkatan keamanan dan manajemen website pemerintah untuk menghindari peretasan yang semakin sistematis ini. “Ini menjadi tantangan bagi pemerintah terutama Kominfo untuk menangani masalah tersebut,” pungkasnya.
Ditya Nabila Afrisa
