Ada kabar baik di tengah kebuntuan pemerintah Indonesia mencari pendanaan untuk program transisi energi yakni pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang umurnya sudah tua-tua.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, salah satu kesepakatan dalam Conference of the Parties 28 (COP-28) UNFCCC Dubai, adalah komitmen Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) untuk mempercepat pelaksanaan pensiun dini PLTU di Indonesia, yang dijalankan dalam kerangka Energy Transition Mechanism (ETM).
“ETM adalah program pembiayaan ADB untuk mengakselerasi transisi energi berkelanjutan dari energi fosil ke energi bersih, yang dikolaborasikan bersama dengan pemerintah negara-negara, investor swasta dan filantropi,” jelas Fahmy, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).
Kesepakatan ini, kata dia, dilakukan melalui penandatanganan MoU terkait Penyelarasan Mekanisme Transisi Energi. Di mana, MoU ini bertujuan untuk mendukung inisiatif dekarbonisasi di Indonesia dalam langkah menuju Net Zero Emission (NZE) melalui peningkatan kapasitas pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
“PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama PT Cirebon Electric Power (CEP), Asian Development Bank (ADB) dan Indonesia Investment Authority (INA) mempercepat penghentian operasional PLTU Cirebon Power berkapasitas 1 x 660 megawatt (MW). Melalui kesepakatan pensiun dini ini, PLTU Cirebon yang awalnya beroperasi hingga 2042 akan dipercepat pensiun pada 2035,” jelas Fahmy.
Kesepakatan ini, lanjut Fahmy, merupakan wujud kolaborasi antara pihak swasta, BUMN, pemerintah dan stakeholder global dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia untuk mencapai NZE pada 2060.
“Salah satu syarat untuk mencapai NZE adalah 100 persen pembangkit listrik harus menggunakan EBT. Padahal, hingga kini (PLN) masih menggunakan 56 persen energi batu bara dalam bauran energi,” ungkapnya.
Dikatakan, PLN masih harus kerja keras mencari pendanaan untuk membiayai program pesiun dini seluruh PLTU energi batu bara dengan menggati pembangkit EBT. Untuk pembiayaan pension dini tersebut, PLN perlu memperluas kerja sama dengan investor untuk investasi di pembangkit listrik EBT.
Ketersediaan resources EBT yang berlimpah ruah di tanah air mestinya menjadi daya tarik bagi investor. Pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah perizinan dan memberikan fiscal incentives kepada investor.
Keberhasilan program pensiun dini ini, menurut Fahmy, akan mewujudkan 100 persen pembangkit listrik EBT, yang menjadi syarat pencapaian NZE. :Dengan pencapaian tersebut, tidak diragukan lagi PLN memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian NZE pada 2060,” pungkasnya.
