Presiden Jokowi dibuat gundah-gulana dengan konflik Iran-Israel yang dikhawatirkan membuat perekonomian Indonesia kocar-kacir. Sejumlah menteri bidang ekonomi dipanggil mendadak ke Istana Presiden, Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Usai rapat, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada dua pokok bahasan yang menarik. Yakni, potensi kenaikan harga minyak dunia serta kenaikan harga logistik.
“Dari sisi perekonomian, kita melihat tentu ada lonjakan harga minyak. Imbas serangan Israel ke Iran di Kedutaan Damaskus. Serta, retaliasi yang dilakukan Iran,” kata Airlangga.
Selain itu, lanjut Ketum Partai Golkar ini, dampak kenaikan harga logistik juga menjadi topik bahasan yang mengemuka. Hal ini terkait operasional pengiriman barang di Selat Hormuz dan Laut Merah di Tumir Tengah, berdekatan dengan Iran.
“Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz (ada) 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah 27 ribu. Dan peningkatan freight cost menjadi salah satu yang harus dimitigasi,” jelas Airlangga.
Kemudian, kata Airlangga, dampak ke sektor perdagangan riil menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, depresiasi nilai tukar dan kenaikan harga produksi bakal membuat harga barang-barang iimpor melonjak. Sementara dampak positifnya, harga produk ekspor dari dalam negeri ikut naik.
“Sektor riil dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan ini salah satu yang dilihat dan tentu sangat berpengaruh terhadap impor dan efek eksportir mendapatkan devisa lebih banyak. Tentu plus minus harus diperhatikan,” lanjutnya.
Ia mengatakan konflik yang terjadi di Timur Tengah membuat banyak investor yang mulai mencari instrumen safe haven, mulai dari emas hingga menyimpan dolar AS. Hal ini yang membuat nilai tukar rupiah bisa melemah.
Terkait melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG), kata Airlangga, saat ini sudah terjadi. Namun demikian, penurunannya belum signifikan ketimbang negara lain.
Selanjutnya, Airlangga memastikan bahwa pemerintah akan menelorkan sejumlah kebijakan antisipatif. Misalnya, menjaga bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, serta memonitor kenaikan harga logistik dan minyak bumi.
“Pemerintah juga akan terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi investor dan juga memperkuat daya saing dan juga menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Kepastian-kepastian ini harus dijaga,” tegasnya.
