Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memastikan pihaknya tidak akan membuka peluang untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Apalagi Munaslub tersebut untuk mengevaluasi posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai capres.
“Ya kewenangan untuk mengevaluasi keputusan DPP sih enggak ada ya. Apalagi kan DPP selama ini kan menjalankan keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas. Nah, yang berhak mengevalusi itu ya forum setingkat yang sama,” tegas Doli kepada wartawan, dikutip Senin (10/7/2023).
Menurutnya, Dewan Pakar Partai Golkar tidak memiliki kewenangan untuk mendorong pelaksanaan Munaslub. Sebab Dewan Pakar bukan pemilik suara dalam proses Munas.
“Dewan atau dewan pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu. Kalau memberikan saran dan masukan ya boleh-boleh saja,” imbuhnya.
Doli menjelaskan sikap Golkar dalam Pilpres 2024 akan ditentukan oleh Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar. Bahkan Airlangga berwenang untuk menentukan arah koalisi dan capres atau cawapres yang akan didukung.
“Dan waktu itu juga secara eksplisit disampaikan ke ketua dewan pakar dalam Rakernya itu. Lalu apa yang mau dievaluasi, itu kan berdasarkan saran dan masukan mereka pada saat rakernas juga,” tutup Doli.
Sebagai informasi, menurut AD/ART Partai Golkar pemilik suara yang sah adalah para ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar. Selain ketua DPD, beberapa organisasi sayap dan organisasi sayap pendiri Golkar lainnya juga memiliki hak suara dalam menentukan pada Munas.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono mengumpulkan seluruh anggotanya untuk menggelar rapat di kediaman pribadinya di Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023) malam.
Dalam rapat internal Dewan Pakar tersebut merekomendasikan beberapa hal seperti mendorong evaluasi posisi Airlangga sebagai capres 2024. Selain itu, Dewan Parkar mendorong pelaksanaan Munaslub untuk melakukan evaluasi tersebut.
