Minta KPK Tidak Sering OTT, Luhut Disebut Tak Paham Ucapannya

Menko Marves Luhut Pandjaitan dianggap tak memahami ucapannya sendiri lantaran meminta KPK tidak sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT).  Alasannya, pernyataan tersebut menandakan Luhut mengerdilkan peranan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, Luhut seperti kekurangan sumber referensi dengan melontarkan pernyataannya itu. Sebab dia menduga hanya ada dua kemungkinan seorang menko memberi pernyataan terbuka seperti itu, kurang memahami persoalan dan tidak memahami ucapannya sendiri.

“Saudara Luhut tidak memahami apa dia utarakan,” kata Kurnia, di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Dia menilai OTT merupakan senjata andalan KPK yang reputasinya diakui oleh negara lain. Hal ini dapat dibuktikan dari anugerah Ramon Magsaysay yang didapat badan antikorupsi pada 2013 dari pemerintah Filipina.

Menurutnya, OTT merupakan salah satu cara KPK dalam melakukan penindakan. Untuk itu, OTT tidak boleh dicampuri oleh cabang kekuasaan, termasuk eksekutif. Artinya pernyataan Luhut meminta KPK tidak banyak OTT dapat diartikan bentuk intervensi.

ICW meminta Presiden Jokowi menegur Luhut lantaran membuat pernyataan kontroversial itu. “Jadi kami merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo agar menegur saudara Luhut dan memintanya untuk tidak lagi mencampuri urusan penegakan hukum,” tegas dia.

Pernyataan Luhut turut dikomentari Wapres Ma’ruf Amin. Wapres menyebut upaya penindakan tetap dibutuhkan karena upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara simultan dengan melaksanakan langkah pencegahan, pendidikan dan penindakan.

“Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan akibatnya ada dalam penindakan jadi ini untuk bagaimana supaya bagaimana tidak lagi terjadi penindakan supaya lebih masif ada di pendidikan dan pencegahan,” kata Wapres, menjawab pertanyaan wartawan yang meminta tanggapan atas pernyataan Luhut.

Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menilai tidak ada yang salah dari pernyataan Luhut. Alasannya Luhut mendorong upaya percepatan pembangunan sistem digitalisasi yang dianggap mampu mencegah praktik korupsi.

“Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi,” ungkap Mahfud, dalam unggahan Instagram pribadi @mohmahfudmd.

Menko Luhut meminta KPK mudah melakukan OTT dalam acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Selasa (20/12/2022). Dia menganggap OTT memperburuk citra Indonesia di mata dunia.

“Kita enggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita,” ujar Luhut.

Luhut menekankan, bila digitalisasi di Indonesia berjalan baik maka tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem. “Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main,” pungkasnya.