Pencairan anggaran untuk pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan untuk kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui berbagai tahapan. Akibatnya sering terlambat sampai kepada mereka.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan yang tergolong pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sering telat.
“Ada masalah proses administrasi dan verifikasi yang kemudian menyebabkan mereka menunggu. Ada proses yang kalau kita sudah transfer, waktu itu, kemudian tidak digunakan untuk membayar PPPK,” jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).
“Namun, kami selalu meyakinkan bahwa kalau data itu sudah disepakati secara agregat nasional, maka konsekuensi anggarannya kita pasti hitung dan alokasikan. Namun, prosesnya dari alokasi APBN ke APBD, kemudian APBD menjadi belanja pegawai bagi PPPK itu, kemudian kita lihat,” imbuh Sri Mulyani.
Selain itu, Menkeu Sri Mulyani juga mengakui banyak pertimbangan dalam urusan regulasi maupun administrasi pencairan gaji PPPK di kementerian/lembaga (K/L). Namun, ia memastikan selalu membahas dengan Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan Mendagri Tito Karnavian setiap ada formasi PPPK baru.
Ani, sapaan akrabnya, menyebut jika masalahnya berada di transfer dana alokasi umum (DAU) yang tidak dibayarkan kepada PPPK, maka Mendagri Tito Karnavian harus turun tangan mengecek proses di APBD masing-masing daerah.
“Saya melihat beberapa K/L, bahkan BLU PPPK juga mengalami keterlambatan. Ini kami melihat apakah prosesnya kadang-kadang di dirjen perbendaharaan mengenai prosedural yang mereka minta akuntabel dan detail versus mungkin dari K/L formasinya Menpan RB (Abdullah Azwar Anas) maupun dari kami,” tutur Ani.
Bendahara Negara itu menekankan memang banyak pertimbangan dalam urusan regulasi maupun administrasi pencairan gaji PPPK di kementerian/lembaga (K/L) terkait dan menjadi fokus bersama. Namun, ia memastikan selalu membahas dengan Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan Mendagri Tito Karnavian setiap ada formasi PPPK baru.
Wahid Ma’ruf
