Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk menjadi negara maju. Untuk itulah pemerintah membentuk PT Penjaminan Insfrastruktur Indonesia (PII) menopang pembiayaan proyek padat modal tersebut.
Hal itu disampaikan saat menghadiri syukuran ulang tahun PT Penjaminan Insfrastruktur Indonesia (PII). Di usia ke 14, PT PII berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur pada sektor yang lebih luas untuk menciptakan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.
“Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk 270 juta, dengan geografi yang begitu luas, tiga zona waktu yang berbeda, kebutuhan infrastruktur itu sangat nyata,” ungkap Sri Mulyani seperti mengutip pernyataan resminya, Jumat (5/1/2024).
Menkeu pun menegaskan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan bukanlah hal mudah, melainkan memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi. Anggaran APBN pun harus mengucur demi proyek infrastruktur yang masif di era pemerintahan Joko Widodo.
Namun, sejak fondasi awal hingga 14 tahun berdirinya PT PII telah menorehkan banyak prestasi yang patut diapresiasi, terutama dari sisi ekuitas yang terus bertambah.
“Dari mulai PMN pertama Rp1 triliun menjadi Rp10 triliun, kemudian organik naik jadi Rp16 triliun, untuk menjamin yang nilainya di atas Rp90 triliun dengan nilai proyek Rp447 triliun. lebih dari 40 kali leverage dari modal yang ditanamkan pemerintah,” tutur dia.
Menkeu juga pernah mengungkapkan sejak Presiden Jokowi dilantik pada Oktober 2014 lalu hingga 2023, anggaran APBN yang tersedot untuk proyek infrastruktur mencapai Rp2.778 triliun.
Salah satunya untuk membangun jalan tol. Pada 2014 jalan tol yang beroperasi 802 km. Sedangkan di tahun 2022 jumlahnya bertambah menjadi 2.687 km. Sehingga ada tambahan panjang tol 1.885 km.
Namun bukan hanya jalan tol, jumlah panjang jalan umum juga bertambah dari 517,75 ribu km di 2014 menjadi 549,16 ribu km di 2022.
Selain tol dan jalan umum, ada sejumlah infrastruktur lain yang getol dibangun Jokowi. Misalnya pembangkit listrik dari 53 GW di 2014 menjadi 81,20 GW di 2022, bendungan dari kapasitas 6,39 miliar M3 di 2014 menjadi 16,96 miliar M3 di 2022.
Ada juga Bandar Udara (Bandara), dari 237 bandara di 2014 menjadi 287 bandara di 2022. Terakhir ada Pelabuhan dari 1.655 pelabuhan di 2014 menjadi 3.157 pelabuhan di 2022.
Sementara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan juga pernah mengungkapkan sejumlah proyek yang dibiayai dari hasil penarikan pinjaman dari berbagai lembaga internasional hingga akhir tahun 2022 lalu.
Total realisasi pinjaman tunai hingga 2022 sebanyak Rp 65,59 triliun. Terdiri dari pinjaman luar negeri yang beradal dari enam lembaga internasional dan sebagian digunakan untuk beberapa proyek pembangunan.
Sebagian besar berasal dari Bank Dunia atau World Bank mencapai Rp 33,28 triliun, Asian Development Bank (ADB) sebanyak Rp 14,34 triliun, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Rp 7,28 triliun, KfW Development Bank Rp 9,25 triliun, Agence Francaise de Developpement (AFD) Rp 810 miliar, dan Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Rp 630 miliar.
