Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan akan menarik utang baru senilai Rp600 triliun. Target ini sejalan dengan naiknya target defisit Indonesia sebanyak 2,29 persen dalam APBN 2024 dari 2,27 persen di 2023.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR) Kemenkeu, Deni Ridwan dalam Peluncuran Electronic Indonesia Bond Market Directory (E-IBMD) di Jakarta, Senin, (18/12/2023).
“Secara nominal, utang kita akan bertambah. Tahun depan dengan defisit sekitar 2,9 persen rata-rata kemungkinan kalau nggak ada penurunan defisit, utang kita akan bertambah Rp 600 triliun di tahun depan,” ucap Deni.
Deni pun menambahkan bahwa dengan meningkatnya angka penarikan utang di tahun depan, dapat menambah pembiayaan utang pokok, serta bunga yang akan dialokasikan. Namun, dirinya menegaskan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih cukup aman.
“Kalau kita bandingkan dengan negara peer kita dengan debt to GDP makin kecil sekarang sekitar 37 persen, kalo awal pandemi 40 persen, ini relatif masih rendah lets say asean country Malaysia, Filipina, Thailand mencapai 70 persen yang rendah di bawah kita hanya Brunei dan Vietnam,” imbuhnya.
Sementara DJPPR mengungkapkan anggaran kebutuhan pembiayaan utang tahun 2024 menjadi sebesar Rp598,2 triliun. Dengan target defisit APBN sekitar 2,29 persen atau sekitar Rp522 triliun.
“Ini relatif hampir sama dengan tahun ini. Jadi kalau dari sisi presentasi defisit PDB kelihatan berkurang dari 2,8 persen menjadi 2,29 persen, tapi di sisi nominalnya relatif sama dengan tahun 2023 ini,” ujar Deni.
Sedangkan untuk memenuhi hal tersebut DJPPR akan melakukan pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban pinjaman, pembiayaan lainnya, serta utang jatuh tempo.
Utang Luar Negeri
Untuk posisi utang pemerintah hingga Oktober 2023, data Bank Indonesia menyebutkan mencapai Rp7.950 triliun. Dengan rasio utang sebesar 37,68 persen terhadap PDB.
Adapun posisi ULN pemerintah pada Oktober 2023 mencapai 185,1 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 188,3 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar tiga persen (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 3,3 persen (yoy).
Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat.
