Seiring derasnya teknologi digital, semakin banyak kasus terkait pembayaran perbankan nasional. Bank Indonesia (BI) perlu melakukan audit terhadap seluruh bank yang beroperasi.
Disampaikan Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, banyak kasus tentang pelanggaran hukum yang menyeret sejumlah pihak terkait investasi teknologi pembayaran perbankan di Indonesia.
Mulai dari kasus dugaan penggelapan dana nasabah oleh J Trust Bank berkolaborasi dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) dalam proyek pengembangan sistem pembayaran elektronik nasional (SPEN). Kasus ini merugikan nasabah J Trust Bank senilai Rp4,58 triliun dan Rp1,5 triliun bagi nasabah Artajasa.
Demikian pula kasus dugaan pencucian uang PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) bekerja sama dengan PT Finnet Indonesia (Finnet) dalam proyek pengembangan layanan uang elektronik LinkAja.
“Kasus ini melibatkan transfer dana ilegal Rp2,4 triliun dari rekening BNI ke rekening Finnet, melalui layanan LinkAja,” kata Deni, Jakarta, Rabu (4/10/2023)
Atau kasus dugaan penipuan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) bermitra dengan PT Gojek Indonesia (Gojek) dalam proyek pengembangan layanan dompet digital GoPay.
“Kasus ini melibatkan pembobolan data nasabah BRI oleh oknum pegawai Gojek yang kemudian menggunakan data tersebut untuk menguras saldo GoPay nasabah BRI tanpa sepengetahuan mereka,” papar Deni.
Kasus-kasus tersebut, kata Deni, menunjukkan rentannya sektor teknologi pembayaran perbankan Indonesia, terhadap risiko dan tantangan yang mengancam stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. “Tentu saja, menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar,” kata Deni.
Untuk itu, kata Deni, diperlukan audit teknologi perbankan oleh BI yang hasilnya disampaikan kepada publik. Hal ini acapkali luput dilakukan bank sentral yang kini dipimpin Perry Warjiyo itu. Padahal, manfaatnya cukup dahsyat bagi lembaga keuangan.
“Meningkatkan keamanan data dan informasi perbankan, sehingga dapat mencegah kebocoran, pencurian, atau manipulasi data yang dapat merugikan nasabah dan reputasi bank,” kata dia.
Audit teknologi perbankan, kata dia, dapat membantu bank untuk memastikan bahwa sistem, infrastruktur, dan praktik teknologi informasi yang digunakan telah sesuai dengan standar keamanan yang berlaku, baik nasional maupun internasional,” tuturnya.
BI, kata dia, harus memastikan integrasi sistem yang baik dan konsisten, sehingga dapat mengurangi kesalahan, inkonsistensi, atau ketidaksesuaian data antara sistem yang berbeda atau antara sistem dengan laporan keuangan.
Audit teknologi perbankan dapat membantu bank untuk memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan telah terintegrasi dengan baik dan dapat berkomunikasi dengan sistem lainnya secara efektif dan efisien.
“Meningkatkan kinerja aplikasi dan layanan perbankan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, serta menghemat biaya operasional dan pemeliharaan sistem,” kata Deni.
Audit teknologi perbankan, lanjutnya, dapat membantu bank untuk memastikan bahwa aplikasi dan layanan perbankan yang disediakan telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabah, serta dapat menangani permintaan dan transaksi nasabah dengan cepat dan akurat.
“Meningkatkan manajemen proyek teknologi perbankan, sehingga dapat memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, pengendalian risiko yang efektif, dan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan rencana dan anggaran,” kata Deni.
Meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, lanjut Deni, wajib terlaksana. Sehingga dapat menghindari sanksi, denda, atau tindakan hukum yang dapat merugikan bank.
“Audit teknologi perbankan dapat membantu bank untuk memastikan bahwa penyelenggaraan teknologi informasi telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, baik dari BI maupun dari pihak lain yang terkait,” pungkasnya.
