Malaysia menolak Peta Standar 2023 yang baru saja dirilis oleh China, karena hal itu menunjukkan klaim sepihak atas wilayah maritim Malaysia.
Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataan media di Kuala Lumpur, Kamis (31/8/2023), mengatakan Malaysia secara konsisten menolak klaim kedaulatan, hak kedaulatan dan yurisdiksi pihak asing manapun atas kawasan maritim negara tersebut berdasarkan Perjanjian Baru Peta Malaysia 1979.
Kementerian Sumber Daya Alam China pada Selasa (29/8/2023) mengeluarkan Peta Standar 2023, di mana menurut Kemlu Malaysia, antara lain menunjukkan klaim maritim sepihak China yang melewati kawasan maritim Sabah dan Sarawak.
Selain tidak mengakui klaim China di Laut Cina Selatan (LCS) yang tertuang dalam peta tersebut, Kemlu Malaysia juga mengatakan peta itu sama sekali tidak mengikat Malaysia.
Pihak Kemlu mengatakan Malaysia berpandangan bahwa permasalahan LCS merupakan persoalan yang kompleks dan sensitif. Permasalahan itu perlu ditangani secara damai dan rasional melalui dialog dan negosiasi berdasarkan ketentuan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).
Malaysia berkomitmen untuk terus bekerja sama memastikan semua pihak menerapkan Deklarasi Perilaku Para Pihak di LCS (DOC) secara komprehensif dan efektif.
Selain juga berkomitmen terhadap Kode Etik yang efektif dan substantif dalam proses negosiasi LCS (COC), serta tujuan penyelesaian COC sedini mungkin, demikian menurut pernyataan itu.
Sebelumnya, India juga telah mengajukan protes keras kepada China terkait Peta Standar 2023 itu karena mencakup wilayah yang disengketakan. Dalam peta itu, China turut mengklaim negara bagian Arunachal Pradesh dan dataran tinggi Aksai Chin sebagai wilayah teritorial resminya.
“Kami hari ini telah mengajukan protes keras melalui saluran diplomatik dengan pihak China mengenai apa yang disebut ‘peta standar’ China tahun 2023 yang mengklaim wilayah India,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri India seperti dilansir CNN, Rabu (30/8/2023).
Ikhsan Suryakusumah
