Pernyataan Presiden Jokowi bahwa 70 persen penikmat BBM subsidi jenis Pertalite adalah orang kaya, sehingga pemerintah layak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), justru memalukan diri sendiri.
Menurut Broderik Tambunan, salah satu driver transportasi online, pernyataan tersebut justru menunjukkan lemahnya kemampuan Jokowi. “Saya ini pendukung Jokowi, tapi denger pernyataan seperti itu, ih langsung jengkel saya. Kok enggak bisa apa-apa presiden kita ini,” tandasnya kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Seharusnya, kata Broderik, Jokowi keluarkan instruksi presiden yang khusus mengatur pembelian BBM subsidi. “Pasang di seluruh pom bensin yang ada di Indonesia. Tulis besar-besar, mobil ini dilarang pakai Pertalite atau Solar. Yang melanggar langsung tutup SPBU-nya. Kan mudah, sekali solusinya,” kata Broderik.
Pikiran sederhana dari Broderik ini, sangat masuk akal. Ingat, Jokowi itu presiden lho. Punya kekuasaan dan anak buah yang cakap-cakap. Kalau cuman mengatur pembatasan BBM saja tak becus, apalagi urusan yang besar.
Terkait kenaikan harga BBM, Broderik yang sudah empat tahun menjadi pengemudi transportasi daring, merasa sangat berat. Sebelum naik, ongkos BBM per hari berkisar Rp150 ribu sampai Rp200 ribu. Kini naik Rp100 ribu, namun penumpang sepi. “Kondisi sekarang berat bang. Berat banget,” tukasnya.
Bagaimana dengan keputusan Kemenhub yang baru saja menaikkan tarif transportasi online? Tegas Broderik menjawab tidak ada dampaknya. Karena kenaikannya sangat kecil, tidak mampu menutup kenaikan nharga yang harus ditanggung pengemudi tarnsportasi online.
Pada Sabtu (3/9/2022), Presiden Joko Widodo mengerek naik harga dua jenis BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar, serta BBM nonsubsidi yakni Pertamax. Rinciannya, Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, serta Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Jokowi mengaki ini keputusan sulit. Namun, pemerintah terpaksa menaikan harga BBM, alasannya negara sudah tidak sanggup lagi menanggung subsidi harga di tengah keuangan negara yang sedang seret. “Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan subsidi dari APBN,” kata Jokowi.
Kata Jokowi, alokasi dana subsidi BBM yang meski ditanggung negara sudah naik tiga kali lipat. Subsidi BBM awalnya hanya Rp152,5 triliun, kini melonjak Rp502,4 triliun. Selanjutnya, mantan Wali Kota Solo dan DKI jakarta ini bilang, BBM subsidi justru lebih banyak dipakai mobil-mobil pribadi. “Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu,” terang Jokowi.
