Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengupayakan keamanan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) maksimal agar tak bisa dibobol hacker (peretas). Untuk itu, KPK menggaet sejumlah lembaga untuk ikut andil menjaga aplikasi yang ditujukan sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024
“Lembaga yang punya otoritas di bidang IT (Information Technology) ya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo),” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2024).
Hasyim menjelaskan, KPU juga akan melatih dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para penyelenggara pemilu untuk mengelola sistem tersebut.
“Karena ini sistem IT, nanti akan dilakukan simulasi scara bertahap simulasinya bisa dilakukan di sejumlah kabupaten/kota di berbagai provinsi,” ujar dia menambahkan.
Selain itu, Hasyim menyebut, KPU akan menggelar simulasi yang melibatkan semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna memastikan Sirekap bekerja dengan baik.
“Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga dapat bekerja menggunakan Sirekap ini dengan baik,” ucap Hasyim.
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan agar KPU RI memberikan akses Sirekap bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
“Kami ingin memastikan lagi agar Bawaslu melakukan pengawasan terhadap Sirekap, dalam tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, Selasa (16/1/2024).
“Perlu pengaturan agar detail tentang kewenangan Bawaslu mengakses Sirekap, seberapa jauh kewenangan Bawaslu diberikan untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap Sirekap,” ujarnya menambahkan.
Menurut Heddy, Sirekap merupakan alat bantu, tetapi pada praktiknya publik akan mencermati rekapitulasi penghitungan suara melalui sistem informasi tersebut.
Oleh karena itu, dia mengingatkan, KPU mesti menjamin reliabilitas dan kredibilitas keamanan sistem dalam penggunaan Sirekap.
