Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengaku tak mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Namun, ia membeberkan urgensi perlunya wacana percepatan jadwal pencoblosan Pilkada 2024 yang dijadwalkan pada November menjadi September.
Menurut Hasyim, pemilu tidak hanya memerhatikan proses pencoblosan saja, tetapi juga pelantikannya.
“Kalau pencoblosan pilkada masih November 2024, orang sekarang nyaleg DPR RI Provinsi, kabupaten/kota dan jadi (terpilih) itu dilantik kan Oktober. Kalau mau nyalon jadi kepala daerah, harus mundur jadi anggota DPR,” kata Hasyim saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Sabtu (27/8/2022).
Namun, lanjut dia, bila pilkada diselenggarakan pada September, calon legislatif yang memutuskan untuk ikut pilkada tidak perlu mundur dari anggota DPR. Pasalnya, belum dilantik.
“KPU kan melayani peserta pemilu, mencarikan jalan yang terbaik buat peserta pemilu,” kata Hasyim menambahkan.
Selain itu, Hasyim juga menyebutkan kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
“Kalau terjadi (atau) diputuskan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, rekapitulasi ulang, kan sangat mungkin pelantikannya tidak serentak,” tutur dia.
Alasan lainnya ialah Pilkada 2024 akan diselenggarakan setelah pelantikan presiden jika tetap dilakukan pada November.
Dengan begitu, pilkada berlangsung setelah kabinet baru terbentuk sehingga berpotensi menimbulkan terganggunya stabilitas politik.
“Akan berbeda kalau coblosnya September. Presidennya masih yang ini, kabinetnya masih utuh yang ini. Mau pilih yang mana? Yang stabil atau yang tidak stabil? Kalau saya pilih yang stabil,” ujar Hasyim menegaskan.
