Angka kemiskinan ekstrem di suatu provinsi atau daerah menunjukkan kegagalan kepala daerah dalam mengelola anggaran baik yang berasal dari APBD maupun APBN. Tak terkecuali dengan Provinsi Jawa Tengah di mana Ganjar Pranowo menjadi gubernurnya.
Sebagian APBD merupakan anggaran yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke daerah. Alur dana alokasi tersebut pun sejatinya dapat dipertanggungjawabkan dan berbuah kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak daerah yang gagal menggelola anggaran tersebut sehingga cita-cita kesejahteraan masih jauh panggang dari api.
“Itu artinya, pemerintah gagal mengelola APBN secara adil. Padahal, penerimaan negara naik dari Rp1.634 trilliun pada 2020 menjadi Rp2.003 triliun pada 2021,” kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan di Jakarta, Kamis (5/5/2022).
Sedangkan belanja negara, lanjut Anthony, angkanya mengalami kenaikan dari Rp2.590 trilliun pada 2020 menjadi Rp2.787 triliun pada 2021.
Jawa Tengah menjadi salah satu contoh kasus kegagalan dalam pengelolaan anggaran yang dibuktikan dengan 19 kabupaten/kota yang miskin ekstrem. Kemudian di Jawa Barat terdapat 17 kabupaten/kota, sedangkan di Jawa Timur sebanyak 25 kabupaten/kota.
Untuk Jawa Tengah, yang masuk target prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem yaitu Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes.
“Yang menikmati kenaikan (anggaran) ini para oligarki, melalui insentif perpajakan, proyek infrastruktur, tes PCR, vaksin, perbankan, serta para pejabat BUMN,” papar Anthony.
Akibatnya, Anthony menegaskan ‘si kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin’. “Rezim yang tidak adil seperti ini sangat tidak berguna bagi rakyat Indonesia. Mereka wajib dikenakan sanksi, termasuk para pendukung dan parpol koalisi,” timpal dia.
Sebelumnya, melalui surat edaran, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan, sebanyak 212 kabupaten/kota di 25 provinsi sebagai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2022. Sedangkan untuk Jawa Tengah ada 19 daerah, dari target prioritas tahun lalu di 5 daerah.
Pemprov Jateng mengakui ada penambahan daerah kemiskinan ekstrem tersebut, sembari menyebut sejumlah alasan terjadinya penambahan cukup banyak.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun atau Gus Yasin menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan.
“Ya, jadi gini, peningkatan angka kemiskinan kemarin kan disebabkan dengan adanya, pertama, COVID-19. Kedua memang pada akhir-akhir ini harga sembako yang ada kenaikan. Ini harus kita pantau kita koordinasikan dengan pemerintah pusat supaya di tahun ini, di bulan puasa ini khususnya jelang lebaran harga komoditi yang ada bisa kita kendalikan,” kilah Gus Yasin.
