Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewanti-wanti kalangan milenial untuk mewaspadai disrupsi lapangan kerja dalam menyongsong Indonesia 2045. Saat itu RI ditargetkan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia.
“Indonesia 2045 menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia. Target itu adalah 100 tahun setelah merdeka. Dari saat ini, tinggal 22 tahun lagi. Di masa itu apa peran kita?” kata Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional dalam kegiatan ‘Road to Mofest 2022: Malang’ di Universitas Brawijaya Malang, Jumat (1/7/2022).
Dia menegaskan, tantangan bagi mahasiwa dan perguruan tinggi menyongsong 2045 adalah disrupsi lapangan kerja baru. “Ini tantangan perguruan tinggi. Dengan disrupsi membuat terjadinya persilangan antara kurikulum dengan lapangan kerja di mana kurikulum bergerak ke kanan, sedangkan perkembangan industri ke kiri. Karena itu ada Merdeka Belajar,” ujarnya.
Tantangan selanjutnya adalah tuntutan agar mahasiswa milenial mampu melakukan creative destruction. “Yaitu, sikap kreatif yang dapat mengubah suautu berbasis reguler atau biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang tidak biasa atau luar biasa. Modalnya, dengan percaya diri sehingga kita membuat orang lain percaya pada kita,” tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, mahasiswa juga harus terkoneksi alias connected. “Sebab, kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Ini juga alasan Indonesia terlibat di G20 dan menjadi Presidensi G20 Indonesia di 2022,” papar Candra.
Untuk itu, ia mengingatkan, mahasiswa jangan hanya mencari temen, tapi harus dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda setiap saat. Dengan cara ini, Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah bersama. “Presiden Jokowi ke Ukraian dan Rusia tidak dengan risiko nol,” tukasnya.
Dengan terkoneksi, negara-negara G20 dapat saling belajar, terutama terkait bagaimana menangani pandemi. “Saat utang negara banyak, pemerintah menerbitkan obligasi, yang artinya menjadi beban APBN,” tuturnya.
Untuk meringankan beban tersebut, pemerintah menggandeng Bank Indonesia (BI) dengan apa yang disebut burden sharing (berbagi beban. Meski BI terlindungi dengan UU terkait Independensi BI, tapi dengan membeli obligasi itu, beban utang menjadi beban bank Indonesia.
Dengan demikian, APBN bukanlah dokumen akademik melainkan dokumen politik sehingga semua pihak dapat bekerja sama. “Alhamdulilah berhasil, defisit anggaran 2022 mengecil ke level 4,7% sehingga kita bisa me-manage APBN dengan baik,” ungkap dia.
Lebih jauh ia menjelaskan, saat ini sebanyak 18 negara sudah menyatakan tidak mampu lagi mengelola ekonomi alias krisis. “Apakah Indonesia akan mampu keluar dari ancaman tersebut? Saya yakin kita mampu,” ucap Candra yang mengangkat topik bahasan ‘The Spirit of Indonesia 2045’.
Secara historis, kata dia, Indonesia mampu merdeka setelah 355 tahun dijajah baik melawan penjajahan Jepang maupun Belanda. “Kita juga mampu keluar dari krisis moneter 1997-1998,” tuturnya. “Kita juga mampu menangani efek Pandemi COVID-19.
Yang berperan untuk 2045 adalah 70% milenial saat ini dari jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Tantangan mereka saat ini adalah kenyataan bahwa 80% Produk Domestik Bruto (PDB) masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatra.
“Mahasiswa harus support Indonesia Timur. Pola hidup, peta perdagangan, ekonomi hijau, ketangguhan energi, kriris energi, pangan, keuangan, dan kesehatan menjadi tantangan. Tapi, semua itu akan membuat teman-teman bisa menjadi individu-individu baru di 2045,” ungkap Candra.
Dalam kesempatan tersebut, Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal Kemenkeu bertindak sebagai keynote speaker. Ia mengajak para mahasiswa untuk bercita-cita menjadi pengusaha. Bukan hanya berkelas nasional tapi juga berjaya di pasar global.
Salah satunya, ia mengajak milenial untuk membangun perusahaan rintisan melalui pinjaman dengan bunga yang lebih murah ketimbang bunga bank. “Di APBN itu sudah disiapkan untuk segmen di bawah, yang di bawah ini banyak yang enggak paham,” tukasnya.
Heru juga mengharapkan, Kemenkeu tidak dipandang sebgai organisasi yang rumit. Kampus bisa dijadikan utilisasi (dimanfaatkan) oleh kampus. Melalui Kemenkeu, kampus bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan data, mempertajam daya analisis, hingga kreasi konkrit.
Hasilnya, kata dia, dapat dikembalikan ke Kemenkeu sebagai bahan penentuan kebijakan. “Setelah itu, Kemenkeu bisa dibantu mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. Jika rumah tangga saja pengelolaan keuangannya keliru, ya bubar,” imbuhnya.
