Kalau tak ada aral, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 bakal diumumkan Transparency International Indonesia (TII) hari ini (Selasa, 30/1/2024). Apakah angkanya turun yang menandakan Indonesia semakin korup, atau malah naik?
Pada 2022, IPK di Indonesia menclok di level 34. Atau turun ketimbang 2021 yang skornya 38. Artinya, korupsi semakin merajalela. Untuk 2023, banyak kalangan pesimis bahwa indeks korupsi (IPK) Indonesia membaik. Lantaran banyak kasus korupsi korupsi terkuak di negeri ini. Khususnya praktik penggarongan uang negara yang melibatkan aparat penegak hukum.
“Boleh Boleh jadi bakal terjun bebas, seperti tahun lalu,” kata ekonom senior, Faisal Basri dikutip dari podcast Integritas yang dipandu eks KPK, Novel Baswedan, Selasa (30/1/2024)..
Cukup beralasan. Karena, banyak kasus korupsi yang terkuak pada 2023. Yang paling menonjol adalah lemahnya KPK, semakin terang benderang. Di mana, Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka Kepolisian RI. Dan, banyak kasus patgulipat seputar penyelidikan atau penyidikan di lembaga antirasuah itu, terungkap ke publik.
Sejatinya, saat Jokowi berkuasa, skor IPK sempai mencapai skor tertinggi yakni 40 (2019). Ini capaian tertinggi di era reformasi. Tapi sayangnya, prestasi ini tidak lama. Setahun kemudian terjun bebas ke posisi 37. Namun naik satu level menjadi 38 pada 2021. Anjlok lagi ke posisi 34 pada 2022.
Berbeda dengan era pendahulunya baik Megawati atau SBY, meski skornya lebih rendah namun trennya naik. Megawati, misalnya skornya 17-19. Sedangkan SBY, skornya 19-32.
Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) merupakan indikator komposit yang diterbitkan oleh transparency international sejak 1995. Indeks ini mengukur korupsi sektor publik ini, menurut persepsi pengusaha dan penilaian ahli.
Di mana, 180 negara yang disurvei termasuk Indonesia. Indeks ini merupakan gabungan dari 13 sumber data. Skornya mulai dari 0 sampai 100. Semakin rendah skornya maka semakin korup negara yang dimaksud.
