Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) mendesak PSSI untuk mengambil langkah tepat dalam menangani kasus perselisihan kontrak dan tunggakan gaji antara Klub Kalteng Putra dan 29 pemainnya. Kasus ini mencuat setelah pemain melakukan aksi mogok bertanding dalam pertandingan melawan PSCS Cilacap di Liga 2 musim 2023/2024, yang berujung pada ancaman sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI dan laporan pidana oleh klub.
Presiden APPI, Andritany Ardhiyasa, menyatakan kekhawatirannya atas nasib para pemain yang kini terancam sanksi dan tindakan hukum.
“Kami berharap PSSI dapat menyelesaikan masalah ini dengan bijak, sehingga para pemain tidak menjadi korban dari situasi yang tidak menguntungkan ini. Sangat ironis jika pemain yang tidak menerima gaji malah dilaporkan ke polisi dan kemudian disanksi oleh PSSI,” ujar Andritany dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (2/2/2024).
Kasus ini bermula ketika 29 pemain Kalteng Putra sepakat untuk tidak berpartisipasi dalam pertandingan lanjutan Liga 2, bahkan memilih untuk kembali ke kampung halaman masing-masing sebelum pertandingan melawan PSCS. Keputusan ini diumumkan melalui media sosial oleh 23 pemain, yang kemudian memicu reaksi keras dari manajemen klub.
Manajemen Kalteng Putra merespons dengan melaporkan 23 pemain tersebut ke Polda Kalteng atas tuduhan fitnah dan penyebaran informasi palsu, menurut mereka, tindakan pemain telah merusak nama baik klub.
Andritany menambahkan, “Situasi ini sangat tragis dan tidak seharusnya terjadi dalam sepak bola profesional. Kami di APPI akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan dukungan kepada para pemain, baik dalam menghadapi laporan polisi dari klub maupun dalam proses sidang di Komdis PSSI.”
APPI menekankan pentingnya perlindungan terhadap pemain dan meminta PSSI untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di masa depan, demi menjaga integritas dan profesionalisme dalam sepak bola Indonesia.
