Sejak awal kepemimpinannya di periode pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendeklarasikan visi Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Maka sudah sepatutnya TNI dipimpin sosok dari matra laut.
Pengamat militer Connie Bakrie meminta semua pihak berpikir lebih terbuka, jangan terfokus pada isu tentang sudah lamanya matra laut ‘puasa’ jadi Panglima TNI. Kepemimpinan TNI di bawah sosok dari matra laut sejatinya adalah perwujudan nyata dari visi presiden soal negara poros maritim dunia, yang juga termaktub dalam Nawacita, program kepemimpinan Jokowi.
“Ini bukan tentang puasa-puasaan. Ini tentang visi misi negara. Pak Jokowi menetapkan kita negara poros maritim dunia sejak periode pertama, sampai sekarang belum pernah ada Panglima dari AL. Poros maritim dunia juga berhubungan dengan konsep Nawacita jadi memang saatnya Panglima dari AL agar 2 visi tersebut tidak dilihat rakyat sekedar sebagai lip services presiden,” tegasnya kepada Inilah.com, Rabu (23/11/2022).
Karena itu dia meyakini, pertemuan antara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono adalah sebuah tanda lampu hijau, untuk pergantian posisi jabatan Panglima TNI. “Pak Pratikno bertemu Pak Yudo adalah definitely lampu hijau,” pungkasnya.
jelas Connie kepada inilah.com saat dihubungi pada Rabu (23/11/2022).
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menegaskan, sistem giliran matra bukan perkara sepele. Sebab, aturan main seperti itu memiliki tujuan mulia, yakni menjaga soliditas di internal TNI.
Sehingga baginya, jika Presiden tetap meminggirkan TNI AL maka akan menimbulkan resistensi di internal TNI itu sendiri. Dia yakin giliran panglima TNI berikutnya adalah dari angkatan laut, sebagaimana sesuai urutannya
“Tadi saya katakan alasan bukan hanya alasan giliran, tetapi giliran bagian penting untuk menjaga soliditas internal TNI itu sendiri. Apalagi ini kan tahun-tahun politik, citra KSAL Yudo Margono ini menurut saya ketimbang dari angkatan darat itu lebih steril dari isu-isu politik,” terangnya.
Dia menekankan, pemilihan Panglima TNI harus berlandaskan asas netralitas. Selain itu, sambung dia, juga perlu memperhatikan soliditas bagi internal TNI itu sendiri. “Karena soliditas ini lah bagian penting untuk menunjang sebuah kinerja-kinerja pemerintah yang saya kira PR nya kan banyak sekali ya. Setelah covid, recovery ekonomi, sekarang ada tahun politik, ini yang saya kira giliran matra ini menjadi bagian penting gitu,” tandasnya.
