IKN Gerus Warisan Adat dan Potensi Bencana Ekologis

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru memunculkan banyak kekhawatiran. Media asing menyoroti potensi risiko dari mulai warisan budaya hingga bencana ekologis jika ibu kota yang akan diberi nama Nusantara itu diteruskan.

Jalan berliku yang mengarah ke ibu kota masa depan Indonesia itu dipagari dengan hutan hujan lebat dan lahan-lahan perkebunan, bahkan sering terlihat kehadiran monyet yang bermalas-malasan di jalanan. Terletak di timur Kalimantan –pulau terbesar ketiga di dunia– Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai pusat politik Indonesia pada akhir 2024.

Menurut laporan yang ditulis AFP, perjalanan dua jam dari Kota Balikpapan ke hamparan hijau luas ‘Point Zero’ atau ‘Titik Nol’ Nusantara mengungkapkan potensi dampak ibu kota baru terhadap kawasan keanekaragaman hayati yang menjadi rumah bagi ribuan spesies hewan dan tumbuhan.

Dengan pembangunan konstruksi yang akan meningkat tahun ini, para pencinta lingkungan memperingatkan pembangunan kota metropolis akan mempercepat penggundulan hutan di salah satu bentangan hutan hujan tropis terbesar dan tertua di dunia, yang diperkirakan berusia lebih dari 100 juta tahun.

“Ini akan menjadi bencana ekologi besar-besaran,” kata Uli Arta Siagian, juru kampanye hutan untuk kelompok lingkungan Walhi, kepada AFP.

Pulau yang oleh orang Indonesia disebut ‘paru-paru dunia’ –dibagi dengan Malaysia dan Brunei– adalah rumah bagi monyet berhidung panjang, macan dahan, kera ekor babi, kelelawar rubah terbang, dan badak terkecil di planet ini.

Pada 2045, pemerintah Indonesia mengatakan Nusantara akan menampung 1,9 juta penduduk, lebih dari dua kali penduduk Balikpapan, mengimpor gelombang aktivitas manusia dan industri ke jantung Kalimantan.

Relokasi ke area seluas 2.560 kilometer persegi mengikuti pemindahan ibu kota oleh Brasil ke Brasilia yang dianggap sebagai kegagalan utopia perkotaan serta Myanmar ke kota hantu Naypyidaw.

Perubahan drastis pada topografi daratan dan bencana akibat ulah manusia yang dapat terjadi selanjutnya “akan parah dan jauh lebih sulit dimitigasi dibandingkan dengan bencana alam,” kata Arta Siagian.

Indonesia juga memiliki salah satu tingkat deforestasi tertinggi di dunia yang terkait dengan pertambangan, pertanian, dan penebangan, dan dituduh mengizinkan perusahaan beroperasi di Kalimantan dengan sedikit pengawasan.

Namun, pemerintah mengatakan ingin menyebarkan pembangunan ekonomi –yang telah lama berpusat di Jawa yang berpenduduk padat– ke sekitar negara kepulauan yang luas itu, dan menjauh dari Jakarta sebelum kota itu tenggelam karena pengambilan air tanah yang berlebihan.

Bekerja dengan alam

Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengajukan visi utopis tentang kota ‘hijau’ empat kali ukuran Jakarta di mana penduduk akan bepergian dengan bus listrik.

Kepala Otoritas IKN, Bambang Susantono, mempresentasikan rencana awal kepada wartawan pada pertengahan Desember, menjanjikan netralitas karbon pada tahun 2045 di tempat yang disebutnya sebagai kota hutan lestari pertama di dunia.

Arsitek Sofian Sibarani bertanggung jawab untuk membuat rencana induk kota baru, menguraikan semuanya mulai dari peta jalan hingga sistem transit. Dia bersikeras bahwa rencananya sudah mempertimbangkan ‘perubahan minimum terhadap lingkungan’.

Sibarani berbicara tentang sebuah kota metropolis yang muncul dari hutan, bukannya menggantikannya. “Kami mencoba untuk menciptakan (sebuah kota yang) bekerja dengan alam bukan melawannya,” katanya.

Proyek awal termasuk gedung parlemen, rumah pekerja, bendungan, masjid agung dan istana presiden berbentuk burung mitos Garuda yang menjulang tinggi. Namun para ahli, termasuk Sibarani, telah memperingatkan pihak berwenang terhadap pembangunan yang berbahaya.

“Kekhawatiran saya adalah jika Anda terburu-buru, kami mungkin akan berkompromi,” katanya, masih mengutip AFP.

Menghapus jejak adat

Nusantara juga bisa menggusur komunitas Adat yang sudah berumur beberapa generasi. Sibukdin, seorang pemimpin suku Balik Adat setempat, yang tinggal di sebuah rumah kayu di tanah yang ditandai untuk kota, ia mengungkapkan kekhawatiran pembangunan akan mengusir warganya.

Seperti kelompok adat lainnya di Kalimantan, ribuan anggota suku Balik mengandalkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lebih dari 90 persen hutan yang digunakan suku tersebut untuk berburu dan mencari makan telah hilang karena aktivitas komersial sejak tahun 1970-an, kata Sibukdin. Pemakaman suku terdekat dihancurkan karena proyek bendungan, membuatnya ‘patah hati’. “Itu menghapus jejak kita,” katanya.

Sementara para pejabat berjanji untuk menghormati hak-hak adat dan memberikan kompensasi kepada mereka yang terkena dampak dari IKN Nusantara. Sedangkan pejabat provinsi mengatakan mereka akan memverifikasi semua klaim tanah dan hanya menerima bukti kepemilikan.

Sibukdin mengatakan, belum semua wilayah suku Balik diakui secara formal. “Ketika ibu kota baru datang, ke mana lagi kita bisa pergi?” Dia bertanya.

Ancaman bagi satwa dilindungi

Sementara Bambang Susantono mengatakan, tahap pertama pembangunan IKN akan selesai tahun depan, namun kota itu tidak akan selesai selama beberapa dekade. Proyek ini akan menelan biaya Rp466 triliun rupiah (US$30 miliar), dengan uang pembayar pajak diharapkan mencakup sekitar 20 persen, menurut perkiraan pemerintah.

Jakarta telah merayu calon investor, termasuk Arab Saudi dan China, dengan keringanan pajak yang besar untuk menutupi biayanya. Ini telah mendapatkan dukungan dari tiga pengembang properti untuk mendanai perumahan senilai Rp41 triliun, kata sekretaris otoritas Nusantara Achmad Adiwijaya kepada AFP.

Tetapi pendanaan terbukti sulit terlihat dari sedikitnya komitmen yang diumumkan. Konglomerat teknologi Jepang SoftBank menarik dukungannya untuk proyek tersebut pada bulan Maret tanpa menjelaskan lebih lanjut. Hal itu membuat Indonesia harus berjuang keras untuk mendapatkan uang agar proyek ini bisa berjalan saat Presiden Joko Widodo meninggalkan jabatannya.

Hidup sudah berubah menjadi lebih buruk bagi beberapa hewan penghuni kawasan itu. Di suaka orangutan yang menjadi rumah bagi sekitar 120 kera dan berada di atas lahan yang ditandai untuk perluasan Nusantara, perambahan ilegal telah meningkat sejak lokasi ibu kota diumumkan. “Tambang, spekulan tanah, mereka merambah tempat kami,” kata kepala eksekutif Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) Jamartin Sihite.

Sekitar 40 persen dari area hutan seluas 1.800 hektar yang dikelola BOSF telah rusak dalam beberapa tahun terakhir, termasuk oleh tambang ilegal yang dibangun di sana, kata Sihite. Meningkatnya aktivitas pembangunan ini mengancam semua jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan di hutan purba ini.

Agus Bei, yang menjalankan cagar alam bakau, memperingatkan menebang bentangan hijau ini demi keuntungan akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. “Generasi berikutnya hanya akan mendengar cerita mereka,” katanya sambil berdiri di bawah naungan pohon bakau yang ia lindungi.