Gaduh soal kemungkinan datangnya badai di Jabodetabek sebetulnya dipicu hal sederhana saja. Penggunaan kata badai yang tidak pada tempatnya. Masifnya pemberitaan di media arus utama yang mengutip informasi dari akun twitter pribadi, juga punya andil. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana alur dan mekanisme penyebaran informasi untuk publik di tubuh BRIN? Lembaga riset sebesar BRIN sudah selayaknya punya aturan main yang jelas soal ini.
Oleh Wiguna Taher
Sepanjang Selasa (27/12/2022) lini massa diramaikan pemberitaan seputar kemungkinan adanya badai dahsyat yang akan menerjang wilayah Jabodetabek. Muasalnya adalah cuitan twitter peneliti klimatologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin, Senin (26/12/2022).
“Siapa pun Anda yang tinggal di Jabodetabek dan khususnya Tangerang atau Banten, mohon bersiap dengan hujan ekstrem dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022,” tulis Erma di akun twitternya.
Erma juga melampirkan pantauan dari laman Satellite Early Warning System (Sadewa) yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi.
Dia kemudian menjelaskan, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar (westerly brust) dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat (northerly, CENS).
Wilayah Banten dan Jakarta-Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu (28/12/2022).
Kontan saja informasi itu membuat gaduh banyak orang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta misalnya sudah menyiapkan skenario rekayasa cuaca dan siap menyemai garam di atas langit Jakarta.
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Santoso juga ambil sikap gercep dan menyarankan perkantoran menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. “Nanti kalau di jam kerja, masing-masing swasta bisa WFH (work from home). Mudah-mudahan tidak datang bencana itu ke Jakarta,” ujarnya.
Klarifikasi BMKG
Selasa (27/12/2022) malam Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) selalu lembaga yang memang mengurusi informasi iklim dan cuaca baru angkat bicara.
Kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, tidak ada badai di Jabodetabek seperti yang diungkap penelitin BRIN. Data BMKG menyebut wilayah Jabodetabek masih kategori aman. Intensitas hujan adalah hujan ringan hingga sedang.
“Nah Jawa Barat atau Jabodetabek itu 28 Desember masih hijau, jadi insyaallah tidak, jadi hijau itu sedang, ringan sampai sedang,” katanya.
Dwikorita memastikan BMKG dan BRIN akan bekerja sama untuk memodifikasi cuaca. “Jadi insya Allah menurut prediksi ini justru Jawa Barat, Jabodetabek sampai 28 Desember insya Allah masih bisa terkendali, masih relatif aman, hanya mulai 29 itu mulai diwaspadai menurut prediksi kami,” tegasnya.
Bukan Pernyataan BRIN
Pantaun inilah.com sepanjang Rabu pagi sampai siang hari di wilayah Jakarta Selatan, langit terang dan belum ada tanda tanda datangnya badai seperti prediksi peneliti BRIN. Baru pada pukul 13.15 WIB langit di Jakarta mendung dan mulai turun hujan ringan. Apakah itu berarti peneliti BRIN menyampaikan kabar bohong?
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko saat dikonfirmasi inilah.com memastikan, prakiraan cuaca hujan ekstrem hingga badai dahysat yang dikeluarkan sang pakar bersifat personal, bukan pernyataan resmi dari BRIN.
“Kemarin adalah pendapat operasional periset BRIN, bukan dari BRIN,” kata Laksana, Rabu (28/12/2022).
Dia menyebut prakiraan cuaca resmi masih mengacu pada BMKG, bukan prediksi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bersifat personal.
“Selama ini kami bekerja sama erat dengan BMKG. Informasi cuaca publik harus mengacu ke BMKG,” ujar Laksana.
Istilah Badai
Gaduh soal kemungkinan datangnya badai di Jabodetabek ini sebetulnya dipicu hal sederhana saja. Penggunaan kata badai yang tidak pada tempatnya.
Seperti kata Deputi Meteorologi BMKG Guswanto yang meminta semua pihak berhati-hati dalam penggunaan istilah badai. Dia memastikan hujan esktrem dan badai itu berbeda.
“Hati-hati dalam penggunaan istilah, dalam berita beredar ada istilah badai, serangan badai, barangkali perlu diluruskan, ini adalah hujan lebat, kalau kita lihat ada legendanya,” kata Guswanto.
Guswanto lantas menampilkan peta cuaca Indonesia. Menurutnya, pernyataan badai besar itu pernyataan yang berlebihan.
“Jadi prakiraan yang disampaikan itu over estimate. BMKG menyampaikan nanti tanggal 30 prakiraan kita, dasar kita menyampaikan tanggal 30 kemungkinan cuaca buruk melanda Indonesia di wilayah Jawa Barat, Jabodetabek hujan ekstrem di atas 150,” paparnya.
Selain soal penggunaan istilah, gaduh ini juga dipicu masifnya pemberitaan di media arus utama yang mengutip dari sumber yang tidak semestinya. Mengutip dari akun twitter pribadi, bukan sumber yang resmi. Jadi harus diakui media juga punya andil dalam soal ini.
Kita tidak bermaksud menuding peneliti BRIN menyebar info yang tidak valid di akun twitternya. Namanya prakiraan cuaca, tidak semuanya akurat 100 persen. Yang kita pertanyakan adalah bagaimana alur dan mekanisme penyebaran informasi untuk publik di tubuh BRIN? Apakah seorang peneliti bebas menyebar informasi ke publik?
Lembaga riset sebesar BRIN sudah selayaknya punya aturan main yang jelas soal yang satu ini. Jangan sampai kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap BRIN pupus hanya gara gara persoalan akurasi dan kacaunya pola penyebaran informasi ke publik.
Sejarah BRIN
BRIN didirikan menyusul perubahan nomenklatur sejumlah kementerian pada April 2021 lalu. Perpres tentang BRIN diteken presiden pada 28 April 2021. Pada tanggal yang sama, Jokowi melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta.
BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BRIN mempunyai tugas membantu presiden dalam menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi melakukan monitori, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA.
Pada awal pembentukannya, BRIN sempat menuai kontroversi. Hal itu karena masuknya nama Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Presiden RI ke-5 itu dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN pada 13 Oktober 2021 oleh Presiden Jokowi.
Penunjukannya sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN tertuang dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat (2) yang menyebutkan, jabatan Ketua Dewan Pengarah BRIN diisi oleh Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio. Sebagaimana diketahui, Megawati juga menjabat sebagai Dewan Pengarah BPIP.
Penunjukan Megawati ini menuai kritik. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai hal itu tidak tepat. Menurut dia, BRIN tidak membutuhkan jabatan dewan pengarah dalam menjalankan tugasnya, terlebih jika jabatan itu bersifat ideologis dari BPIP.
“Saya pribadi tidak setuju BRIN memiliki dewan pengarah dari BPIP. Logikanya kurang masuk akal,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (3/5/2021) lalu.
“Kalau dicari-cari mungkin saja ada hubungan antara haluan ideologi Pancasila dengan riset dan inovasi. Namun hubungan itu terlalu mengada-ada dan memaksakan diri,” sambungnya.
Sementara Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, penempatan Megawati sebagia ketua Dewan Pengarah BRIN merupakan keputusan tepat. Sebab, menurut dia, riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila.
“Riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. BRIN adalah babak baru bagi kemajuan Indonesia Raya,” kata Hasto dalam keterangannya, Senin (3/5/2021).
Wiguna Taher-Pemimpin Redaksi Inilah.com
