Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah internal partai tidak solid dalam mendukung hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024.
Klaim Hasto, para kader PDIP saat ini tengah berfokus dalam menjalankan proses politik di DPR RI.
“Tidak ada. Hanya kami kan memang sering berbicara sebagai suatu proses politik yang sangat penting di DPR,” kata Hasto di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, dikutip Jumat (8/3/2024).
Sebaliknya menurut Hasto, pihaknya saat ini sedang mengalami berbagai penjegalan dalam mewujudkan hak angket, salah satunya laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret calon presiden Ganjar Pranowo.
“Itu tidak terlepas dari upaya-upaya untuk menghambat hak angket tersebut,” ucapnya.
Namun demikian, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengaku masih optimis hak angket tetap akan terwujud.
“Karena ketika proses pemilu ini berjalan dengan baik, ketika proses pemilu berjalan dengan jujur, sebenarnya enggak perlu takut toh penggunaan hak ini,” kata Hasto.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti laporan dugaan penerimaan gratifikasi mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. KPK saat ini sedang memilah sejumlah data yang ada dalam laporan tersebut.
“Nanti dipastikan apakah syarat-syarat dari laporan masyarakat itu terpenuhi seperti mana ketentuan atau tidak,” ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada awak media, di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2024).
Ali mengatakan, dari tahap itu kemudian nantinya KPK akan mengumpulkan data dan bahan keterangan, termasuk akan memanggil pihak pelapor.
“Berikutnya juga nanti akan dilakukan termasuk pengumpulan data dan informasi lanjutan dengan koordinasi dan ada pelaporannya,” kata Ali.
