Setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day (WMHD). Tahun ini, momentum itu jatuh pada Selasa (10/10/2023).
Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia 2023 mengangkat tema “Mental Health is a Universal Human Right” atau “Kesehatan Mental adalah Hak Asasi Manusia Universal”.
Lantas merujuk pada tema tersebut, sudah sejauh mana layanan kesehatan jiwa yang ada di Indonesia sebagai pemenuhan hak asasi manusia?
Arundhati Nugrahaning, salah satu dokter di RS Jiwa membeberkan, layanan kesehatan di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dan belum optimal.
“Di Indonesia juga masih banyak yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan mental yang mereka perlukan, atau malah hanya mengakses layanan kesehatan, yang memang sebenarnya malah melanggar hak asasi mereka sendiri,” ungkap dokter Arun dalam Talkshow yang diinisiasi oleh Kemenkes RI, dikutip Selasa (10/10/2023).
Arun menambahkan, hak asasi manusia untuk mendapat layanan kesehatan mental meliputi banyak hal. Pertama, sebagai manusia wajib hukumnya mendapat hak untuk dilindungi dari risiko kesehatan mental sendiri.
“Jadi ada orang, ya mungkin kita belum gangguan mental, tapi kita punya risikonya. Nah kita punya hak untuk dilindungi,” ungkap Arun.
Kemudian hak untuk layanan yang tersedia, bahwa setiap orang harus bisa mengakses dan mereka juga dapat menerima layanan itu. Kualitas layanan yang tersedia juga harus baik.
“Lalu mereka juga punya hak kebebasan, kemandirian, dalam menentukan misalnya apa yang mau mereka terima, bagaimana mereka memutuskan terhadap kesehatan jiwa mereka,” tuturnya.
Lalu berikutnya, hak untuk terhubung dengan inklusi. Inklusi merujuk pada adanya akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya bagi orang-orang yang terpinggirkan.
“Jadi ada orang-orang tertentu yang rentan, mereka harus memiliki akses yang setara dan peluang yang sama, kira-kira gitu untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa,” pungkas Arun.
