Ketertarikan Kaesang Pangarep untuk terjun ke dunia politik, memantik protes dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai ketertarikan itu terdorong dari status Kaesang sebagai putera bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya modal yang dimiliki Kaesang mencederai asas keadilan dalam kontestasi politik di tanah air. Karena status yang melekat pada dirinya tentu akan memudahkan segala langkah politik meraih jabatan publik.
Mardani menegaskan semua orang memang memiliki hak untuk mencalonkan atau dicalonkan, tapi lain ceritanya bila niatan itu dimiliki oleh seseorang yang sudah dibekali banyak privilege. “Semua orang punya hak, mencalonkan dan dicalonkan. Bagus buat politik jika anak muda masuk ke politik. Walau bagaimanapun mesti diterapkan asas keadilan. Tapi seorang anak Presiden punya privilege yang tidak dimiliki pemuda lain,” kata Mardani dalam cuitan di akun Twitternya, dikutip Rabu (25/1/2023).
Untuk itu, Mardani mengusulkan dibuat aturan yang melarang keluarga inti presiden dicalonkan untuk jabatan publik yang menggunakan mekanisme pemilihan publik. “Bagus dibuat aturan, keluarga inti Presiden dilarang dicalonkan untuk jabatan publik yang menggunakan mekanisme pemilihan publik. Baik agar sistem berjalan dan adil bagi semua orang,” katanya.
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan adik bungsunya, Kaesang Pangarep, tertarik terjun ke dunia politik. Gibran mengatakan Kaesang bicara tertarik masuk politik di hadapan Jokowi. Gibran mengaku tidak tahu langkah yang akan diambil sang adik, apakah akan melenggang di Pemilu 2024 nanti atau tidak.
“Mungkin kemarin yang kita bicarakan di meja makan itu malah Kaesang. Kaesang kemarin, aku yo kaget, dia secara terbuka menyampaikan ke saya, ke bapak, ada ketertarikan di politik. Nggak tahu (2024) ya kan saya baru dengar kemarin,” kata Gibran, Selasa (24/1/2023).
