Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai rekonsiliasi akan efektif jika presiden terpilih memberi perlakuan sama kepada yang memilih maupun yang tidak memilih dirinya.
Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).
“Rekonsiliasi itu efektif selama nanti dan kalau presiden terpilih itu lah presiden republik Indonesia. Dia harus memperlakukan orang sama, tidak boleh ‘ah ini mah tidak dukung saya’ nah tidak boleh itu jangan. Kalau itu terjadi maka ia hanya tidak ada rekonsiliasi,” kata JK.
JK mengingatkan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berlaku adil ketika menjabat, seraya juga menegaskan jangan mempermasalahkan ketika ada pihak yang berada luar pemerintahan atau sebagai oposisi.
“Rekonsiliasi itu begitu terpilih, ‘saya presiden republik Indonesia, saya memperlakukan semua orang sama. Ya itulah (oposisi) tidak ada,” ujar JK.
JK menyebut, demokrasi itu otomatis menimbulkan suatu sistem yang mengarah kepada rekonsiliasi. Pun, menurutnya, rekonsiliasi tidak berarti semua setuju untuk bergabung ke pemerintahan.
“Tidak berarti rekonsiliasi itu ‘oh saya pegang nomor satu’, bukan tapi hanyalah kita ada itu. Tidak ada di negara ini pemerintahan transisi tidak ada hanya disebut presiden Jokowi, presiden terpilih tapi belum aktif nanti aktifnya 20 oktober tidak ada pemerintahan transisi,” ucap JK.
Diketahui, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melanjutkan safari politik dalam rangka menemui para tokoh bangsa. Kali ini dengan mengunjungi Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK.
Pantauan Inilah.com, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) tiba di kediaman JK di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024) pukul 13.33 WIB. Dengan mengenakan batik berwarna biru, tampak JK langsung menyambut kedatangan Bamsoet.
Dalam kunjungannya ini, Bamsoet didampingi oleh wakil ketua MPR RI Ahmad Basara dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) MPR RI Siti Fauziah.
