DPR geregetan dengan terbongkarnya kasus ekspor ore nikel ilegal ke China yang terjadi sejak 2020 hingga Juni 2022 mencapai 5,3 juta ton senilai Rp14,5 triliun, tetapi respon tindakannya sunyi senyap. Komisi VII pun akan mengusulkan dibentuknya pansus untuk mengusut kasus ini.
Dengan kurun waktu yang cukup lama, apalagi mencapai 5,3 juta ton maka praktik curang ini berlangsung sangat sistematis. Artinya memunculkan dugaan melibatkan banyak pihak dan tidak dilakukan secara spontan. “Ekspor ilegal ini jelas dilakukan secara sistematis, terencana dan masif pastinya banyak oknum yang terlibat. Karena tidak bisa dilakukan seorang diri,” ucap Anggota Komisi VII DPR, Sartono kepada inilah.com, Selasa (25/7/2023).
“DPR pastinya terus mendorong untuk usut tuntas kasus ini karena telah merugikan negara. Tentunya di sidang yang akan datang akan memanggil stakeholder maupun perusahaan yang terlibat. Akan kami usulkan agar dibentuk pansus (panitia khusus),” tegasnya.
Kasus ini terbongkar pada awal bulan Juni 2023 lalu yang diungkapkan oleh Koordinator Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria. Padahal per 1 Januari 2020 Presiden Joko Widodo sudah melarang praktik ekspor nikel di Indonesia (hilirisasi).
Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pemeriksaan KPK terhadap informasi atau data Bea Cukai China tentang data impor bijih nikel dari Indonesia sebanyak 3,4 miliar kilogram dengan nilai mencapai US$ 193 juta (kira-kira Rp2,89 triliun).
Pada 2021, impor bijih nikel oleh China dari Indonesia tetap berlanjut dengan total 839 juta kilogram yang bernilai US$ 48 juta (sekitar Rp 719,52 miliar). Pada 2022, Bea Cukai China melaporkan impor 1 miliar kilogram bijih nikel lagi dari Indonesia.
“Bea Cukai harus juga dimintai keterangan karena mereka lah yang mengeluarkan izin tersebut untuk komoditi ini sampai bisa keluar. Jangan-jangan kejadian ini hanya sedikit dari banyaknya penyelundupan yang terjadi. Harus ada tim khusus penyelidikan terkait ini,” tegas politisi dari Partai Demokrat ini.
Dia mengharapkan adanya perhatian serius dari Presiden karena hubunganya komitmen pemenrintah dan lembaga hukum. Sebab harus ada transparansi ke publik terkait proses penyelidikanya, baik di KPK, Kepolisian sampai Kejaksaan.
Wahid Ma’ruf
