Mantan Wakil Ketua DPR asal Demokrat, Agus Hermanto bilang, pemerintahan Jokowi semestinya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil ganti dengan energi terbarukan.
Kalau itu dilakukan, menurut mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR itu, pemerintah tidak perlu mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM yang kini melahirkan penolakan dari berbagai kalangan.
“Karena kalau saya melihat memang pemerintah telat antisipatif. Padahal seharusnya kita bisa mengatasi ini kalau jauh-jauh hari. Kita sudah menyiapkan diri, apa yang saya sebut itu adalah renewable energy,” kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (6/9/2022).
Ia menilai, pemerintah masih belum memanfaatkan energi terbarukan dengan maksimal. Sehingga masih terus mengimpor minyak mentah di tengah krisis energi yang melanda dunia.
“Kita tidak perlu menunggu lama, jadi kita juga tidak harus berbangga diri kalau kita juga punya minyak dan sebagainya. Kita ini sudah harus sadar, bahwa kita ini net importir untuk minyak. Sehingga kita harus mencari bahan bakar untuk energi yg terbarukan,” jelas Agus.
Agus mengakui, pengembangan energi terbarukan memang perlu modal besar. Namun, lebih baik ketimbang menghabiskan triliunan rupiah hanya untuk impor minyak mentah.
Dirinya juga menyinggung salah satu bentuk energi terbarukan yang kini menjadi trean yakni mobil listrik. “Kebijakan mobil listrik saja, menurut saya pemerintah belum berpihak seperti di luar negeri. Jadi sekali lagi, saya mengharapkan pemerintah sudahlah, kita harus tetap fokus pada pengembangan renewable energy (energi terbarukan),” tegas Agus.
Terkait banyaknya aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat imbas kebijakan penaikan harga BBM oleh pemerintah ini, Agus menyebut pemerintah dapat mengajak pendemo berdiskusi dan kedepannya pemerintah harus memiliki program untuk menggali lebih luas perihal energi ini.
“Mungkin barangkali pendemonya ditemuin dimana terus diajak diskusi, namun pemerintah harus punya roadmap yang lebih luas tentang energi ini, bahkan kalau perlu ya disampaikan pada masyarakat. Roadmap atau program pemerintah tuh ini loh. Jadi kedepan barangkali dalam targetan misalnya 5 atau 10 tahun lagi kita sudah enggak impor daripada energi, dan kita bisa mencapai kemandirian energi,” jelas Agus. [ipe]
