News

Dukungan ke Prabowo-Gibran, Timnas AMIN: Rakyat Sudah Tahu Posisi Jokowi di Mana


Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Geisz Chalifah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berterus-terang bahwa dirinya memang mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024.

“Oleh karena itu, sebaiknya dia cuti, dan jadi sebagai timses paslon 02. Jadi jelas tidak bermain di wilayah abu-abu seperti ini, seolah-olah ingin menjadi tim sukses,” kata Geisz di Markas Pemenangan AMIN, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024).

Dia menilai sikap Jokowi akhir-akhir ini inkonsisten. Sebab, mantan wali kota Solo itu sebelumnya berulangkali mengatakan dirinya netral dalam Pemilu 2024, namun baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak.

“Jujur saja, semua rakyat sudah tahu posisi dia di mana, bahkan MK pun dikangkangi untuk anaknya, gitu. Jadi presiden yang tidak punya etika ini, sebaiknya berbicara secara lugas saja, ‘saya mendukung anak saya untuk melanjutkan periode kepempimpinan saya’,” tuturnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan seorang presiden atau menteri boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024 asalkan tak menggunakan fasilitas negara. Ucapan tersebut ia sampaikan di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Dia mengatakan, presiden maupun menteri merupakan pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik. Namun demikian, saat berkampanye tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.

Pernyataan Jokowi tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak yang menilai Jokowi kian nyata ikut “cawe-cawe” berupaya memenangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) mengultimatum Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden. Jika tidak, Presiden Jokowi akan dimakzulkan oleh rakyat.
 

Back to top button