Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD enggan membeberkan identitas para mafia tambang yang dirinya bahas saat debat Pilpres keempat, Minggu (21/1/2024).
Mahfud meminta Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI, Maruli Simanjuntak, untuk menanyakan identitas para mafia itu kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Sementara Nawawi Pomolango.
“Ya kita sudah mulai bongkar-bongkar tapi tidak belum semua. Kalau mau tanya itu lebih gampang tanya ke Ketua KPK (Nawawi Pomolango),” ujar Mahfud di Posko TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Teuku Umar No.9, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).
Pasalnya menurut Mahfud, pernyataan mafia tambang tersebut pernah dibahas Nawawi dalam pidatonya di acara Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Capres-cawapres. Menurutnya, Ketua KPK sementara itu mengerti teknis kasus tambang ilegal dan mafia tambang tersebut.
“Ketua KPK (Nawawi) menyatakan, di Indonesia banyak mafia-mafia tambang dan lain-lain itu dibacking oleh aparat pejabat dan seluruhnya. sehingga sumber korupsinya di situ,” kata Mahfud yang juga Menkopolhukam itu.
Selain itu, Mahfud menyinggung pidato Nawawi terkait instrumen penguatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia pun setuju, pejabat tidak patuh dan tidak jujur melaporkan harta kekayaannya diberikan sanksi seperti tidak promosikan dan diberhentikan dari jabatannya.
“Misalnya lima tahun terakhir bener gak nih LHKPN-nya. Kalau gak bener, gak boleh jadi pejabat. Nanti kalau sudah jadi pejabat, misalkan baru lima bulan kok ketahuan lhkpn-nya ketahuan bohong dulu, atau sekarang kok bertambah banyak luar biasa, di luar profilnya, itu dasar memberhentikan juga,” ujar Mahfud memaparkan.
Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.
“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.
Kemudian, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md yang menyebut ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.
“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli dikutip di Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.
“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.
