Dimusuhi 10 Pimpinan MPR, Sri Mulyani Punya Alasan Kuat

Terkait pernyataan pimpinan MPR yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani acapkali membatalkan rapat dengan MPR, dibantah. Kalau pun tidak hadir, ada alasan kuat serta dikirimkan wakil menteri keuangan.

Kepada Inilah.com, Rabu (1/12/2021), Staf Khusus Menkeu bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo memberikan penjelasan begini.  “Undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 itu, bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan,” papar Yustinus.

Sedangkan ketidakhadiran Sri Mulyani dalam rapat dengan MPR pada 28 September 2021, kata Yustinus, karena waktunya bersamaan dengan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang membahas APBN. “Dalam rapat Banggar DPR itu, menkeu harus hadir. Dan telah diputuskan bahwa rapat dengan MPR, ditunda,” terangnya.

Terkait protes 10 pimpinan MPR karena anggaran dikurangi, Yustinus menerangkan, ada kepentingan yang lebih besar. Seperti diketahui, pada Juli hingga Agustus 2021, Indonesia menghadapi lonjakan kasus COVID-19 akibat munculnya varian Delta.

Alhasil, seluruh anggaran kementerian atau lembaga negara, harus dilakukan refocusing sebanyak empat kali. Tentu saja tujuannya mulia, untuk membatasi dan menangani pandemi COVID-19.

“Kala itu, biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi. Dari proyeksi Rp63,51 triliun membengkak menjadi Rp96,86 triliun. Selain itu, pemerintah mencanangkan adanya akselerasi vaksinasi yang anggarannya mencapai Rp47,6 triliun. Serta anggaran untuk mendukung pelaksanaan PPKM di berbagai daerah,” papar Yustinus.

Selain itu, lanjut Yustinus, pemerintah sepakat untuk fokus membantu rakyat miskin yang terdampak pandemi COVID-19. “Anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dinaikkan. Untuk membantu subsidi upah para pekerja dan UMKM. Karena mereka tidak bisa bekerja selama penerapan PPKM level 4,” ungkapnya.

Kalau ada persepsi bahwa Sri Mulyani tidak mendukung anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR, menurut Yustinus, jelas tidak benar. “Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR, tetap didukung. Tentu saja harus sesuai mekanisme APBN,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa Menkeu Sri Mulyani sering bolos dalam rapat dengan MPR membahas anggaran. Alhasi, Fadel Muhammad selaku Wakil Ketua MPR bidang Penganggaran merasa sulit berkoordinasi. “Sudah beberapa kali Menkeu diundang pimpinan MPR, tidak pernah datang. Dua hari sebelum acara, dia selalu membatalkan,” terang Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Kata politisi senior Partai Golkar ini, kehadiran Sri Mulyani dalam rapat dengan MPR, sangatlah penting. Ke depan, dia menyarankan Sri Mulyani lebih menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara.

Pernyataan Wakil Ketua MPR dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fadel Muhammad lebih kencang lagi. Dia mengklaim 10 pimpinan MPR sepakat untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menkeu Sri Mulyani. Alasannya, anggaran MPR tidak naik meski jumlah pimpinan naik dari 5 menjadi 10 orang. Jadi, urusannya soal anggaran cekak terbitlah desakan reshuffle. Waduh.