Partai Demokrat mengkritik pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut kampung kepada pihak yang menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
“Yang kampungan itu, dikritik marah-marah. Karena ini negara demokrasi bukan otoriter, lebih baik mengedepankan argumentasi, beradu data, fakta tanpa perlu mengeluarkan emosi”, ujar Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Sabtu (22/7/2023).
Dia mengaku heran dengan penegasan dari Luhut soal sikap Presiden Jokowi tak akan menghalangi siapapun termasuk Anies Baswedan untuk menjadi Capres 2024. Sebab hal itu bertentangan dengan fakta di lapangan.
Herzaky mencontohkan soal posisi Kepala Staf Presiden (KPS) Moeldoko yang masih aman. Padahal Moedoko bersama sejumlah mantan kader berupaya merebut Partai Demokrat.
Hal ini dilakukan lewat upaya Peninjauan Kembali (PK) terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat.
“Jadi, wajar publik menilai Pak Jokowi campur tangan, Karena ada orang terdekat di lingkarannya masih terus berupaya mengambil apa yang bukan haknya. Tapi, hingga saat ini masih saja dibiarkan,” tutur dia.
Sementara itu, Herzaky meminta Luhut untuk memberikan masukkan pada Jokowi agar mengganti posisi Moeldoko dengan orang lain.
“Lebih baik Pak Luhut sarankan Pak Jokowi, tolong di-reshuffle itu Moeldoko, atau disentil. Jangan ganggu-ganggu lah. Jangan mengambil apa yang bukan haknya,” ucap Herzaky.
Langkah tersebut dapat menghilangkan kesan bahwa Jokowi cawe-cawe atas upaya pengambilalihan kedaulatan Demokrat dari kepemimpinan AHY.
Reyhaanah Asya
