Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, memberi tantangan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak manipulasi bansos jadi bahan kampanye.
Tantangan ini diberikan mengingat kerap terjadi manipulasi bansos dari pemerintah, untuk kepentingan kampanye capres-cawapres maupun para calon legislatif (Caleg). Salah satu modusnya, dengan menambahkan stiker pada bungkusan bansos.
“Ini lah tantangan Bawaslu, bisa tidak sampai pembuktian (bahwa bansos) merugikan dan menguntungkan peserta pemilu,” tegas Neni kepada inilah.com, saat dihubungi di Jakarta, dikutip Jumat (5/1/2024).
Ia menilai bahwa harus ada upaya progresif dari Bawaslu yang bisa dihadirkan dalam bentuk penegakan hukum.
“Termasuk bisa tidak Bawaslu itu memberikan imbauan agar penyerahan bansos itu ditunda, sampai tahapan kampanye selesai,” ucap Neni.
Sebab, lanjut dia, instrumen hukum saja tak cukup memberi keadilan. Sehingga Bawaslu perlu menggunakan instrumen hukum di luar UU pemilu, agar bisa ada sanksi dan efek jera untuk mengkaji dugaan pelanggaran terkait bansos ini.
“Jika ditanya terkait dengan etika, ya ini merupakan kemunduran demokrasi dan menunjukkan politik tuna adab,” tutup Neni.
