News

Buntut Politisasi Bansos, BEM SI Sebut Jokowi Praktikkan Politik Gentong Babi


Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah (Jateng) Bagus Hadikusumo menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempraktikkan pork barrel politics atau politik gentong babi. Hal ini antara lain terlihat dari langkah Jokowi menggelontorkan bantuan sosial (bansos) sebagai upaya mendulang suara terhadap pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) tertentu di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kenapa akhirnya kami bisa menyematkan politik gentong babi, karena kita tahu betul dalam kajian politik, istilah politik gentong babi itu dipakai untuk yang penguasa yang punya otoritas dan sumber daya yang banyak atau dalam hal ini adalah rezim yang sedang berkuasa,” kata Bagus di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024).

Bagus menjelaskan, Jokowi mempolitisasi bansos sebagai bentuk personifikasi untuk memperlihatkan empatinya terhadap rakyat kecil. Padahal, Jokowi bertujuan menjaga loyalitas politik konstituen.

“Tujuannya adalah personifikasi agar bansos itu dianggap sebagai pemberian dari Jokowi atau bansos itu dianggap sebagai bantuan yang lahir dari empati atau simpatinya Jokowi terhadap masyarakat Indonesia, dan itu adalah pembodohan karena jokowi hadir memainkan politik gentong babi,” kata Bagus berapi-api.

“Itu untuk apa, untuk menjaga loyalitas konstituen, untuk apa? Untuk melihat bahwa Jokowi seperti ratu adil yang hadir di masyarakat miskin, di masyarakat miskin kota, masyarakat miskin desa, nelayan petani dan lain sebagainya,” ujar dia menegaskan.

Sementara itu, Ketua Koordinator BEM SI, Hilmi Ash Shidiqi menobatkan Presiden Jokowi sebagai perusak demokrasi paling kejam. Sebab, Jokowi telah cawe-cawe alias ikut campur menunjukan keberpihakannya terhadap salah satu pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2024.

“Watak asli Jokowi begitu jahat bahkan sampai mempedulikan nama baik sebagai presiden yang bukan hanya kepala pemerintahan tetapi Kepala Negara,” katanya.

Mengingat, ujar Hilmi, Jokowi sempat menyatakan tidak akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024, namun hal itu dusta belaka. Dengan demikian, ayah dari Gibran Rakabuming Raka ini disebut menodai demokrasi dengan cawe-cawe dan tidak menjaga netralitas.

“Jokowi menyampaikan akan menjaga netralitas dalam pemilu tapi dusta. Jokowi justru menyampaikan tidak akan bersikap netral dan yang paling penting janji Jokowi menjaga demokrasi ini adalah munafik, kini demokrasi hancur diakhir periode jabatannya demi kerakusan kekuasaan semata,” ujar Hilmi.
 

Back to top button