Eks Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Tatak Ujiyati menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, kerap melakukan langkah kontroversial. Heru diketahui menorehkan eragam kehebohan publik mengenai kebijakan pemangkasan anggaran jalur sepeda, penghapusan beberapa titik JakWifi hingga penanganan banjir yang dinilai tidak cekatan seperti gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.
“Untuk kinerja gubernur, kita serahkan pada rakyat Jakarta yang menilai. Itulah pentingnya Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat sehingga ada proses penilaian dari rakyat yang lalu akan memberi penghargaan atau hukuman dalam Pilkada berikutnya,” kata Tatak pada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Tatak bahkan mengingatkan di tahun 2021, Jakarta pernah mendapat penghargaan sebagai kota terbaik dalam ajang Sustainable Transportation Award oleh lembaga Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), karena pembangunan ratusan kilometer jalur sepeda yang ditujukan untuk mendukung lingkungan serta mendorong kendaraan yang rendah emisi seperti sepeda.
Ia melihat prestasi ini seolah-olah ingin dihapuskan oleh Heru, dengan mengurangi anggaran jalur sepeda. “Sayang jika kebijakan yang sudah diganjar penghargaan internasional ini tidak lagi didukung oleh gubernur saat ini,” ungkap Tatak.
Selain itu, kebijakan penghapusan fasilitas publik seperti JakWifi juga turut dikurangi oleh Pj Heru. Padahal fasilitas gratis ini, menurutnya dapat menunjang anak sekolah maupun pengusaha kecil yang memasarkan produk mereka secara digital. “Kebijakan itu juga patut disayangkan karena internet gratis merupakan kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak terutama yang miskin,” ujar Tatak.
Demikian juga soal penanganan banjir. Tatak menyebut di era Anies, Pempro DKI memiliki perencanaan matang dalam penanganan banjir. Mulai dari memaksimalkan kapasitas waduk, got hingga sungai serta memimpin rapat reguler dalam rangka penanganan dan pengendalian banjir, khususnya pada saat musim hujan.
“Itu juga alasan mengapa banjir Jakarta pada masa pemerintahan Anies tidak terlalu parah dampaknya walau curah hujan lebih tinggi dari normal. Pengendalian banjir tidak cukup diserahkan kepada lurah, justru gubernur harus turun tangan langsung agar bisa mengerahkan aparat dari berbagai dinas,” jelas Tatak.
Diketahui, netizen melalui laman akun @MasUchiha_ mengkritik tiga hal kontroversial dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, salah satunya berkaitan dengan fasilitas JakWifi. Pada cuitannya ia menyayangkan bahwa titik fasilitas internet gratis ini sudah dikurangi dari 3.500 menjadi 1.263 titik.
Selain itu, ia juga mengkritik soal penghapusan jalur sepeda di sekitar kawasan Pasar Santa. Menurutnya, hal ini dilakukan karena memang anggaran untuk jalur sepeda dipangkas dari Rp38 miliar menjadi Rp7,5 miliar.
Kontroversi lainnya, soal banjir yang terjadi pada Februari lalu. Saat ketinggian air hampir mencapai dua meter, justru Heru lepas tangan dengan melimpahkan segala penanganan banjir ke Lurah.
