Kementerian BUMN meminta PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk melakukan right issue. Pelaksanaan right issue ini untuk mencegah saham publik tidak terdilusi hingga 60 persen.
Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir yakni Arya Sinulingga mengatakan, right issue yang perusahaan lakukan ini sebagai upaya agar publik yang memegang saham tidak terdelusi. Sebab pemerintah sudah melakukan penambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,98 triliun.
“Pemerintah melihat prospek terhadap proyek-proyek yang saat ini sedang dikerjakan dan proyek-proyek masa depan Adhi Karya akan dapat memajukan pembangunan di Indonesia serta memajukan Adhi Karya sehingga kinerja akan semakin baik, dengan menggelontorkan modal tambahan sebesar Rp1,98 triliun ke Adhi Karya,” ujar Arya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Penambahan dana oleh pemerintah kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tanggal 21 September tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan PT Adhi Karya (Persero).
Sebagai informasi, Adhi Karya sebagai BUMN karya melakukan right issue dengan menerbitkan 7,04 miliar saham baru seri B dengan nilai Rp100 per saham (saham Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD) dan menargetkan perolehan dana sebesar Rp1,89 triliun.
Pemegang 10 juta saham lama perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan akan mendapatkan 19.783.232 HMETD, dimana 1 HMETD berhak untuk membeli saham baru dengan harga Rp550 per saham.
Langkah right issue Adhi Karya juga untuk meningkatkan kapasitas pendanaan perusahaan guna mendanai proyek-proyek investasi, sehingga kinerja perusahaan diproyeksikan akan terus tumbuh.
Hingga September 2022 Adhi Karya berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp9,1 triliun atau meningkat 24 persen dibandingkan pendapatan September 2021 sebesar Rp7,4 triliun.
