Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memaparkan visinya mengenai ruang fiskal dan harmonisasi peran pemerintah dan swasta. Dia mengkritisi BUMN yang cenderung mematikan bisnis swasta.
Hal ini disampaikannya dalam dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bertajuk “Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029,” di Jakarta, Senin (11/12/2023). Dia mengatakan ruang fiskal Indonesia masih terbatas, sehingga pemerintah dan swasta perlu melakukan kolaborasi agar tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.
“Sebagian dari pembangunan kita ini, bisa dikerjakan oleh swasta, ruang itu harus dibuka, kami memang berpandangan BUMN tidak boleh justru yang mematikan swasta,” ujar Anies.
Menurut Anies, BUMN mestinya memberikan ruang kepada swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Sebab, sambungnya, BUMN tidak dirikan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.
“BUMN, kan punya negara, kalau boleh saya sampaikan filosofi ini kami terapkan di Jakarta, di sini ada Dirut Jakpro, dia hafal betul filosofi ini,” kata Anies.
Filosofi itu adalah, lanjut Anies, pemerintah punya dua tangan, yaitu birokrasi untuk urusan yang memerlukan regulator. Dan korporasi, untuk urusan yang membutuhkan kelenturan, keleluasaan, dan kemudahan legal dalam melakukan kerja sama.
“Dua-duanya memiliki fungsi pembangunan. Dua-duanya untuk development goals, ini tidak diciptakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah atau pemerintah bermain di pasar,” tuturnya.
“Ini jadi conflic of intetrest tangan kanan jadi regulator tangan kiri jadi market player, ini harus dipuruskan agar BUMN konsentrasi dengan hal-hal yang sifatnya development,” tambahnya.
