Apabila mengalami momentum kelangkaan BBM subsidi di suatu tempat, bisa jadi sedang terjadi ketidakberesan. Saat itulah, masyarakat dapat melaporkan kondisi tersebut kepada Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Apalgi diakui lembaga ini mengalami keterbatasan dalam mengawasi distribusi BBM subsidi.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menerangkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini untuk mengatasi keterbatasan BPH Migas. Untuk itu masyarakat tidak perlu ragu melapor jika mengetahui kecurangan.
“BBM subsidi memiliki keterbatasan kuota. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan dalam pendistribusiannya. Mengingat pengawasan oleh kami sangat terbatas, maka kalau ada penyalahagunaan di lapangan, tolong laporkan melalui nomor khusus yang telah disediakan. Akan kami tindaklanjuti langsung laporan-laporan dari masyarakat karena sifatnya riil,” ujar Abdul Halim, saat seminar umum Kebijakan Hilir yang diadakan BPK Migas dan DPR di Gresik seperti dikutip dari laman resmi BPH Migas, Selasa (18/7/2023).
Imbauan itu berkaitan dengan tugas BPH migas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan volume.
“Kami melakukan pengaturan dan pengawasan agar BBM ini tepat sasaran, didistribusikan ke masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Bukan masyarakat yang sudah kaya raya,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas, Wahyudin Anas mengatakan pengawasan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau menggunakan fasilitas teknologi yang terintegrasi yaitu QR Code.
“Mengapa kalau kita membeli Solar harus menggunakan QR Code? Hal itu untuk melindungi Bapak dan Ibu semua, karena di QR Code itu terdapat jatah harian konsumsi BBM,” terang Wahyudin.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPRm Dyah Roro Esti Widya Putri meyakini salah satu solusi agar BBM subsidi tepat sasaran adalah melakukan perbaikan pada sistem pendataan masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi, seperti melalui aplikasi MyPertamina.
“Dengan teregister dalam aplikasi ini, nanti akan lebih terpantau masyarakat siapa saja, mana saja yang dapat membeli BBM subsidi. Selain itu ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan untuk kemudian ditetapkan apakah layak atau tidak mendapatkan BBM subsidi,” tambahnya.
Dyah Roro juga menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan sinergi ini karena akan makin banyak masyarakat yang dapat memahami kegiatan hilir migas, harapan nya BBM subsidi dapat tepat sasaran dapat terwujud.
