Terjawab sudah pertanyaan publik, mengapa program bantuan sosial (bansos) beras tidak disalurkan lewat Kementerian Sosial (Kemensos), tapi lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi yang menjawab pertanyaan tersebut. Dia bilang, bansos beras 10 kilogram (kg), memang disalurkan oleh Bapanas, bukan Kemensos yang dipimpin Tri Rismaharini alias Risma.
Semuanya karena Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas). Artinya, beleid yang ‘menggunting’ peran Kemensos itu, memang dikehendaki Jokowi.
Kalau memang tidak setuju dengan konsep perpres itu, karena tupoksinya (bansos beras) berada di Kemensos, apalagi menterinya adalah kader PDIP, parpol yang berjasa kepadanya, dengan mudah Jokowi bisa meminta perpres itu direvisi. Namun, semuanya tidak dilakukan. Jokowi menandatangani perpres tersebut pada 29 Juli 2021.
“Kenapa Badan Pangan Nasional bukan Kementerian Sosial? Karena Bapanas itu memang tugasnya salah satunya dalam Perpres 66/2021 memang mengerjakan bantuan-bantuan seperti ini (bansos beras), termasuk disaster kerawanan pangan, rentan rawan pangan, gizi buruk,” kata Arief dalam CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (29/2/2024).
Arief menyebut, hal itu sesuai ketentuan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. “Pasal 2 Perpres itu menyebut Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan,” kata Arief.
Dia membantah, bansos beras 10 kg untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bersifat politis karena sudah berjalan sejak 2023. “Bantuan pangan untuk 22 juta KPM dan tidak terkait politisasi atau apapun karena bantuan sejak 2023 dikerjakan Bapanas,” ucapnya.
Sejak awal tahun hingga jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Jokowi getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras 10 kg. Namun dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Mensos Risma.
