Universitas Padjadjaran (Unpad) turut buka suara menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pemilu 2024. Kritik tersebut diserukan, sebagai bentuk penolakan atas ucapan Jokowi yang mengeklaim presiden boleh memihak dan berkampanye.
Pernyataan sikap Unpad akan dibacakan besok, Sabtu (3/2/2024) pukul 9.00 WIB di gerbang utama Kampus Unpad Dipati Ukur. Melalui undangan terbuka yang disebarkan di media sosial, Unpad mengajak seluruh keluarga besar Unpad untuk menghadiri aksi “Pembacaan Seruan Padjadjaran oleh Civitas Akademika Universitas Padjadjaran”.
Unpad menggelar aksi ini untuk menyerukan pentingnya integritas, etika dan martabat di dalam bernegara. Berdasarkan informasi, rencananya, sejumlah petinggi Unpad seperti rektor Unpad (Rina Indiastuti), Ketua Senat Akademik Unpad (Ganjar Kurnia), dan Ketua Dewan Profesor Unpad (Arief Anshory Yusuf) akan menghadiri aksi tersebut, sebagai wujud keprihatinan mendalam terhadap kondisi sosial, politik, dan hukum nasional yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Selain itu, sejumlah guru besar dan dosen Unpad, akan menghadiri seruan besok. Beberapa di antaranya, Susi Dwi Harijanti, Bagir Manan, Erri Noviar Megantara, Atip Latipulhayat.
Unpad melihat adanya ketidakpatutan dalam bernegara, melalui pelanggaran etika, dan pencederaan nilai-nilai fundamental demokrasi yang terkandung di dalam UUD 1945.
Unpad menilai putusan Mahkamah Konstitusi dan ketidaknetralan Presiden Jokowi di akhir kepemimpinannya jauh dari tugas kenegaraan yang sepatutnya dijalankan oleh Jokowi dengan baik.
Melalui aksi ini, Unpad desak Presiden Jokowi untuk kembali kepada tugas tugas pemerintahannya dengan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, alih-alih fokus memenangkan kepentingan pribadi serta sejumlah kelompok yang ia dukung. Selain itu, Unpad juga menolak intervensi kepentingan politik dalam menjalankan roda pemerintahan
Sebelumnya, Jokowi menyebut presiden, juga menteri boleh berkampanye selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara. Hal ini ia sampaikan kepada awak media dalam agenda penyerahan pesawat tempur ke tentara nasional indonesia (TNI) bersama menteri pertahanan, yang juga merupakan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.
“Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa nggak boleh,” Ucapnya di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
