News

Benny Tantang Balik Mahfud, Buktikan soal Transaksi Janggal Rp349 T

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menantang balik Menko Polhukam Mahfud MD, seraya mengingatkan bahwa Mahfud bisa dianggap negatif oleh publik bila nantinya pada rapat Rabu (29/3/2023) mendatang, tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (kemenkeu).

Dia meminta Mahfud memberi penjelasan detail soal maksud transaksi mencurigakan itu. Jangan sampai, sambung Benny, muncul spekulasi yang menyebut Mahfud sengaja membuat gaduh untuk kepentingan politik.

Mungkin anda suka

“Dia menggunakan isu ini untuk kepentingan politiknya atau dengan kata lain saya sampaikan waktu itu beliau punya motif politik, punya maksud politik kalau dia tidak menjelaskan secara publik secara jelas, secara transparan apa yang dia sampaikan,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/3/2023).

Benny kemudian menduga, bisa saja mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu memiliki motif untuk menyingkirkan Menkeu Sri Mulyani. Atau, katanya, Mahfud ingin menyingkirkan tokoh tertentu. “Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani, atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu. Saya rasa pertanyaan saya dalam batas yang masuk akal aja ya kan,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud menantang tiga vokalis Komisi III DPR untuk hadir dalam rapat pekan depan. Trio vokalis dimaksud adalah Benny K Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani. Rapat tersebut bakal membongkar megaskandal dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU (Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU). Saya sudah siap hadir,” tulis Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Minggu (26/3/2023).

Mahfud berharap pihak yang bersuara lantang terkait heboh transaksi janggal Rp 349 triliun itu juga menghadiri rapat tersebut. Menurutnya, rapat itu bakal menjadi batu uji. “Uji logika dan uji kesetaraan juga, jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan. Pokoknya Rabu saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang,” imbuhnya.

Back to top button