Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan Bandara Kertajati fokus jadi bandara umrah, haji, dan logistik kargo, bukan komersil. Setelah terkoneksi dengan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan).
“Saya lebih menyarankan operasional Bandara Kertajati untuk layanan umrah dan haji terlebih dahulu. Fungsi Bandara Kertajati sebaiknya ditujukan sebagai bandara yang melayani umrah, haji, dan logistik kargo,” kata Bhima, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Menurut dia, fungsi sebagai bandara yang melayani umrah dan haji harus segera dilakukan, dan bahkan kalau perlu bukan hanya untuk wilayah Jawa Barat, tetapi bisa juga diperluas dengan mencakup wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.
“Dengan demikian, semua masyarakat yang melakukan umrah bisa berangkat melalui Bandara Kertajati. Hal ini dikarenakan kegiatan umrah akan terus ada, selain daripada haji,” kata Bhima.
Bandara Kertajati juga harusnya bisa difungsikan sebagai pusat logistik, sehingga dapat menutup dari sisi biaya operasional.
Bhima berharap kalau bisa secepatnya optimalisasi Bandara Kertajati di Majalengka, karena biaya pembangunan tersebut besar sehingga dapat terjadi pengembalian keuntungan dalam jangka waktu pendek.
Jalan Tol Cisumdawu terkoneksi sepenuhnya dengan Jalan Tol Cikopo-Palimanan dan Bandara Kertajati. Tol Cisumdawu ini difungsikan untuk mendukung operasional Bandara Kertajati agar lebih maksimal ke depannya, dimana tahun ini Bandara Kertajati menjadi lokasi keberangkatan 25 kloter jamaah haji.
Dengan adanya Jalan Tol Cisumdawu ini, maka masyarakat dari Bandung dan sekitarnya yang hendak menuju Bandara Kertajati dan daerah-daerah di sekitarnya tidak perlu lagi memutar ke arah Tol Cipali dan Tol Cipularang.
Sedangkan Bandara Kertajati merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta. Bandara tersebut memiliki kapasitas terminal penumpang mencapai 5,6 juta penumpang per tahun.
Bandara Kertajati merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Barat yang sedang dikembangkan oleh pemerintah.
Iwan Purwantono
