Jelang pemilu 2024, pemerintahan Jokowi gencar menerbitkan program bagi-bagi duit dan barang. mulai subsidi kendaraan listrik hingga bagi-bagi penanak nasi listrik atau rice cooker. Awas, program ini bisa menjadi pintu masuknya KKN.
Karena, menurut Direktur Center of Budget Analisys (CBA) Uchok Sky Khadafi, perusahaan atau rekanan yang terlibat dalam proyek bago-bagi itu, teralifiasi dengan pejabat negara. “Misalnya kita dengar suara miring dari program insentif beli kendaraan listrik. Vendor kendaraan listrik di Indonesia ternyata terafiliasi dengan pejabat ini. Nah, pengadaan rice cooker oleh Kementerian ESDM juga harus kita kawal. Kita awasi jangan sampai jadi KKN baru, ladang korupsi baru,” kata Uchok kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (4/2/2023).
Saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (2/2/2023), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menerangkan bahwa pemerintah akan membagikan 680 ribu unit rice cooker gratis kepada masyarakat pada tahun ini. Saat ini, rencana tersebut terus dimatangkan dengan berbagai pihak terkait.
Kata Menteri Arifin, kebutuhan anggaran untuk program bagi-bagi rice cooker ini, masih dibahas. Artinya, belum ada angka yang fix untuk program yang masuk prioritas 2023. “Penanak nasi listrik sebanyak 680 ribu unit ini masih dalam pembahasan dengan lintas terkait,” kata Menteri Arifin.
Sebelumnya, Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Edy Pratiknyo mengungkapkan, program bagi-bagi rice cooker masih digodok dan dibahas dengan sejumlah pihak.
Nantinya, kata Eddy, rice cooker itu akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rencananya, rice cooker pemberian pemerintah itu, nilai sekitar Rp500 ribu. “Di mana rencana sebanyak 680 ribu unit penanak nasi yang disalurkan ke masyarakat, yang KPM tadi, kelompok penerima manfaat. Tentunya acuannya ke data dari Kementerian Sosial,” ujarnya.
Edy pun menjelaskan tujuan dari program untuk mendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita (e-cocking) dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat.
Jika benar rice cooker yang dibagikan itu dibanderol Rp500 ribu per unit, maka anggaran untuk pengadaan 680 ribu unit mencapai Rp340 miliar. Harus dikawal agar program ini steril dari praktik-praktik KKN, sesuai dugaan Uchok Sky Khadafi.
