-
News
KPU Gandeng Ulama dan Tokoh untuk Perangi Isu SARA di Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui isu suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA menjadi isu yang berpotensi berkembang di Pemilu…
Selengkapnya » -
News
Dirjen Polpum Kemendagri Ajak Penyelenggara Pemilu Bersinergi dengan FPK
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengajak seluruh lapisan penyelenggara pemilu untuk bersinergi…
Selengkapnya » -
News
Heboh Putusan PN Jakpus, KPU Tetap Jalankan Tahapan Pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tetap menjalankan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 meski putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan…
Selengkapnya » -
News
KPU Banding Putusan Tunda Pemilu Usai Terima Salinan Resmi PN Jakpus
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari memastikan, pihaknya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi merespons putusan Pengadilan Negeri…
Selengkapnya » -
News
KPK Belum Kantongi Info Soal Buronan Harun Masiku Jadi Marbut
Wakil Ketua Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut upaya pencarian terhadap buronan kasus korupsi masih terus berlangsung. Meski begitu,…
Selengkapnya » -
News
PN Jakpus Cukup Pulihkan Hak Verifikasi Partai Prima, Bukan Tunda Pemilu
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan penundaan Pemilu 2024 menuai kecaman berbagai pihak. Salah satunya, Koordinator Komite Pemilih…
Selengkapnya » -
News
Putusan Tunda Pemilu, PKS: PN Jakpus Kangkangi Kewenangan MK
Putusan tunda pemilu yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menuai polemik. Banyak pihak yang menentang, salah satunya politikus…
Selengkapnya » -
News
PN Jakpus Perintahkan Penundaan Pemilu, Tepi: Bertentangan dengan Konstitusi!
Komite Pemilih Indonesia (Tepi) menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyangkut penundaan Pemilu 2024 sangat berlebihan dan melebihi…
Selengkapnya » -
News
PN Jakpus Tak Berwenang, Putusan Tunda Pemilu Tidak Masuk Akal
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengkritik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan…
Selengkapnya » -
News
KPK Anggarkan Rp1,2 T untuk Program Prioritas, Apa saja Peruntukkannya?
Sepanjang tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 120 perkara rasuah. Dari ratusan perkara itu, KPK berhasil mengamankan aset…
Selengkapnya »