Market

PKS: Beras Semakin Mahal Tapi Petani Tidak Sejahtera

PKS: Beras Semakin Mahal Tapi Petani Tidak Sejahtera

Anggota Komisi XI DPR asal Fraksi PKS, Anis Byarwati. (Foto: Dok. F-PKS DPR-RI).

Anggota Komisi XI DPR asal Fraksi-PKS, Anis Byarwati prihatin dengan semakin mahalnya beras. dalam hal ini, pemerintah harus bertanggung jawab dan segera melakukan mitigasi.

Terlebih, kata Anis, masyarakat Indonesia, saat ini, masih berada dalam fase pemulihan ekonomi. “Pemerintah harus bergerak, kenaikan ini semakin menekan rakyat yang masih dalam kondisi pemulihan ekonomi,” kata Anis, Jakarta, dikutip Selasa (12/9/2023).

Kata dia, harga beras melambung sejak Agustus 2023, dan dalam beberapa pekan terakhir, kenaikannya semakin ugal-ugalan. Jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga beras kelas medium berkisar Rp16.000-17.000 per kilogram. Dan, berpotensi mencapai Rp1 juta per karung.

Anis pun menyoroti inflasi beras, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi beras, tembus 13,76 persen (yoy) pada Agustus 2023.  “Pemerintah harus bertanggung jawab atas meroketnya harga beras. Bayangkan, ini Inflasi beras tertinggi sejak Juni 2012, semua pihak baik pemerintah dan BI harus bersama mengatasi,” katanya.

Dia mendesak pemerintah untuk segera melakukan operasi pasar agar harga beras bisa kembali normal. Dirinya juga menyebut ketergantungan impor Indonesia yang tinggi akan beras menyebabkan pengendalian harga beras kian sulit.

Anis juga mengingatkan pemerintah agar serius menjaga ketahanan pangan Indonesia dengan serius menyejahterakan petani. “Solusi pemerintah jika harga beras tinggi ialah selalu impor, bahkan mengimpor di musim panen yang sangat merugikan petani, sehingga produksi beras Indonesia selalu turun akibat minat menanam turun. Hanya kebijakan yang orientasinya menyejahterakan petani lah yang akan menolong negara ini akibat gejolak harga pangan terutama beras, selama ini itu tidak hadir karena solusinya selalu jangka pendek,” lanjutnya.

Legislator Dapil DKI Jakarta I ini menyebut biaya produksi beras Indonesia yang tertinggi di antara negara produsen, menjadikan beras Indonesia tidak memiliki daya saing yang cukup dan menjadi rawan impor.

“NTP (Nilai Tukar Petani) yang merupakan indikator kesejahteraan petani, utamanya NTP petani pangan selalu paling rendah dibandingkan NTP sektor lainnya, sehingga wajar profesi petani beras kian langka, padahal merekalah harapan disaat harga global menghantam,” kata Anis.

Topik
Komentar

BERITA TERKAIT

Back to top button